Oleh :
Athoillah
Mahasiswa Pasca Sarjana Sains Hukum Pembangunan Universitas Airlangga. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Surabaya
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah Indonesia emas 2045 makin sering digunakan. Istilah ini merujuk pada cita-cita kesejahteraan 100 tahun Indonesia merdeka. Tepat 1 abad. Pada usia ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara maju. Secara ekonomi, negara maju bermakna pendapatan per kapita penduduknya adalah antara USD 23.000-30.300. Jika kita gunakan kurs 15 ribu per dolar, maka USD 23.000 adalah kurang lebih 345 juta rupiah pertahun atau 30 juta rupiah per bulan.
Peta jalan menuju Indonesia emas 2045 telah disusun setidaknya sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhonono. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pemerintah menargetkan pada tahun 2025, Indonesia berada dalam posisi sebagai negara Upper Middle Income Country, yakni negara dengan pendapatan per kapita USD 4.455 sampai dengan USD 13.845. Saat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut disusun pada tahun 2005, Indonesia masih berada dalam posisi Lower Middle Income Country, negara menengah tapi berada dibawah, dengan pendapatan per kapita USD 1.136 sampai dengan USD 4.465.
Target ini semakin naik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Pemerintah menargetkan pendapatan pendapatan per kapita USD 23.000 sampai dengan USD 30.300.
Untuk mencapai mimpi itu, Indonesia menghadapi sejumlah kondisi yang tak sepenuhnya ideal. Misalnya dari sisi pendidikan, data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 ada 8,77. Artinya, jika pendidikan menengah atas (SMA sederajat) perlu diselesaikan dalam waktu 9 tahun, maka data RLS 8,77 berarti bahwa masih sangat banyak penduduk Indonesia belum menyelesaikan pendidikan SMA.
Selain itu, kemiskinan ekstrim juga masih 1,12% dengan tingkat pengangguran 5,32% dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih cukup tinggi, yakni 350. Artinya terdapat 305 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan 100.000 kelahiran hidup
Dengan kondisi ini, bisakah kita mencapai target Indonesia emas 2045?
Tentu tak mudah. Pemerintah didukung para ahli telah menyusun beragam rencana: mengoptimalkan Kawasan industri, menurunkan biaya logistik, industru kecil dan menengah naik kelas, alih teknologi, peningkatan kredit ke usaha berbasis produksi dan pembangunan teknologi, SDM yang adaptif, mendorong inovasi dan menjamin pasokan listrik.
Dalam kuliah “Kepemimpinan Tranformatif” di Pasca Sarjana Universitas Airlangga, seorang mahasiswa yang bekerja sebagai HRD disebuah perusahaan mengeluhkan banyak dan seringnya perubahan peraturan di Indonesia, belum satu peraturan diberlakukan, sudah berubah. Ada pula yang menyampaikan perlunya dukungan yang cukup dari pemerintah terkait perijinan. Profesor DR. Rudi Purwono, guru besar ilmu ekonomi Unair juga menyampaikan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) sebagai tantangan. Ekonomi biaya tinggi maksudnya adalah proses ekonomi yang membutuhkan biaya lebih tinggi dari yang seharusnya. Penyebabnya yang paling umum adalah praktek pemerasan serta suap menyuap dalam bisnis dan perijinan yang sulit dan dipersulit.
Inilah pekerjaan rumah dari sisi hukum. Cita-cita Indonesia emas 2045 dihadapkan pada fakta tentang praktek menyimpang dari pemegang otoritas yang memanfaatkan proses perijinan serta memainkan ancaman sanksi. Akibatnya, pelaku usaha dipaksa bermain mata dan ujungnya: menyeluarkan uang agar urusan lancar, daripada usahanya terganggu, dan agar ada dana yang cukup untuk itu, seringkali yang dikorbankan adalah kesejahteraan pekerjanya.
Dalam analisis biaya-manfaat (cost benefid analysis) dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law) yang dikembangkan oleh Richard A. Posner, para pihak (pelaku usaha) mengambil keputusan dengan membandingkan lebih besar manfaat atau keuntungan mana dalam mengambil suatu keputusan: mengurus perijinan dan urusan lain secara procedural lama dan (diper)sulit, atau menyerahkan uang agar urusan lancar.
Selain pemegang otoritas publik, para pelaku usaha juga kerap berhadapan pula dengan pelaku non pejabat publik, misalnya “jatah preman”. Nilainya mungkin tak besar, tapi hal semacam ini sering dan berulang terjadi.
Pekerjaan rumah inilah yang musti diatasi: para pemegang otoritas harus memastikan diri tidak melakukan perbuatan tercela, bahkan bertentangan, langsung atau tidak, dengan tujuan diberikannya otoritas atau kuasa tersebut. Praktek ekonomi biaya tinggi ini tak hanya merugikan pengusaha, tapi juga pekerja. Dalam suatu kasus tindak pidana korupsi yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya terungkap adanya pengusaha yang hanya dalam kurun waktu 3 bulan, menyerahkan uang sebanyak 475 juta rupiah karena diancam oleh seorang pejabat bahwa proyek yang dikerjakan akan dicari masalahnya. Pada sisi yang lain, pengusaha tersebut menggaji seorang pegawainya dengan upah 1,9 juta rupiah. Jika dibandingkan, uang yang diserahkan pengusaha kepada pejabat tersebut 250 kali lipat dibanding gaji pegawai, atau dengan kata lain, pegawai itu harus bekerja 250 bulan atau 20 tahun 8 bulan untuk memperoleh penghasilan sejumlah yang diterima pejabat dalam waktu 3 bulan.
Pekerjaan rumah lain dari sisi hukum adalah memastikan adanya kepastian peraturan. Jangan terlalu sering merubah aturan. Kepastian peraturan ini juga harus sejalan dengan upaya memberikan perlindungan bagi pekerja dan kelestarian lingkungan. Dengan hilangnya “biaya siluman” penyebab ekonomi biaya tinggi dan peraturan yang stabil dan melindungi pekerja dan kelestarian lingkungan, diyakini bahwa dunia usaha akan semakin sehat, buruh makin sejahtera dan lingkungan hidup terjadi. Kemampuan perusahaan mensejahterakan buruh, akan memberi kesempatan bagi buruh meningkatkan taraf hidupnya: pendidikan dan kesehatan dan konsumsi akan semakin meningkat. Dalam kondisi ini, kita optimis menyambut Indonesia Emas, tepat 1 abad kemerdekaan kita.
Anda setuju bukan?
———– *** ————-
