DPRD Jatim, Bhirawa
Legislatif meminta Pemprov Jatim untuk memastkan penggunaan rencana penambahan anggaran Rp 10 triliun dari pinjaman pada pemerintah pusat diperuntukkan pada program prioritas dan kegiatan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur dengan tegas meminta tambahan anggaran dari pinjaman tersebut harus dialokasikan untuk program prioritas dan disertai kajian komprehensif agar benar benar tepat sasaran.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan sikap setuju atau tidak terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan program senilai Rp10 triliun ke pemerintah pusat.
Menurutnya, Fraksi Golkar masih mengaji secara komprehensif agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
“Prinsipnya, kami masih mempertimbangkan dan mengkaji. Kalaupun ada pinjaman, penggunaannya harus optimal dan sesuai prioritas. Misalnya, untuk program yang selaras dengan RPJMD Gubernur dan bisa menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujar Pranaya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (30/10).
Politikus muda Golkar itu menegaskan, setiap rencana pinjaman daerah harus memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan utang daerah tidak boleh hanya menutup kekurangan fiskal, tetapi juga harus bisa menciptakan nilai ekonomi baru bagi Jawa Timur.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekdaprov Adhy Karyono mengusulkan program pembangunan senilai Rp10,047 triliun kepada pemerintah pusat.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dari total Rp10 triliun usulan Pemprov Jatim tersebut, sektor infrastruktur menjadi fokus utama dengan nilai sekitar Rp6,9 triliun.
Program ini akan diajukan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, hingga penyediaan air bersih.
Sektor lainnya meliputi lingkungan hidup, perikanan, perdagangan, pertanian, perumahan, serta perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka stunting.
Menanggapi hal itu, Fraksi Golkar DPRD Jatim menekankan agar setiap rupiah dari pinjaman atau dukungan APBN harus diarahkan ke proyek produktif.
“Jangan sampai pinjaman hanya untuk menambal kekurangan fiskal. Pinjaman harus menciptakan dampak ekonomi langsung, membuka lapangan kerja, dan memperkuat penerimaan PAD,” tegas Yudha.
Ia juga meminta Pemprov memastikan setiap proyek memiliki manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang matang, agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati,
Politisi perempuan dari Dapil Surabaya ini menegaskan, Fraksi PKS menyatakan mendukung langkah Sekdaprov Jatim yang mengajukan tambahan anggaran Rp10 triliun, selama disertai perencanaan yang matang, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.
Namun demikian ia menegaskan, fokus penggunaan dana tambahan tersebut harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi manfaat langsung bagi rakyat. Antara lain pembangunan infrastruktur penghubung wilayah selatan dan kepulauan, program pengentasan kemiskinan terpadu, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM.
“Kami memandang tambahan anggaran ini bukan sekadar belanja, tapi investasi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur,” tegas Lilik.
Lebih lanjut Lilik menilai permintaan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Jawa Timur perlu dilihat sebagai investasi strategis bagi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
Menurut Lilik, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 38 daerah. Karena itu, kebutuhan pembangunan sangat besar, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi.
“Kondisi fiskal daerah kita sedang berat. Apalagi setelah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4,2 triliun akibat penerapan UU HKPD. Ini tentu berdampak pada kemampuan fiskal dan potensi keterlambatan berbagai program prioritas,” jelas Lilik saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (30/10).
Lilik juga mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
“Jawa Timur perlu mendapat perhatian khusus dari pusat, bukan karena ketergantungan, tetapi karena ini bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan 40 juta warga Jatim,” pungkasnya. [geh.gat]