DPRD Jatim Minta Disperindag Jatim Turun Tangan
DPRD Jatim, Bhirawa
Kelangkaan yang berujung tingginya harga beras di sejumlah wilayah Jawa Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur sebagai pihak yang mengetahui tata niaga pasokan beras diminta segera turun tangan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti menegaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dan Bulog Divre Jatim segera mengintensifkan koordinasi dalam menangani lonjakan harga beras, khususnya beras kualitas premium.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu mengatakan, kenaikan harga sudah mulai dirasakan di banyak wilayah, dan pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat.
“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar Erma, Senin (15/9).
Ia menyebut bahwa harga beras premium dalam kemasan lima kilogram telah mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu.
“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” imbuhnya.
Pemerintah sendiri ,melalui keputusan Bapenas per Agustus 2025 telah menetapkan HET beras medium yakni Rp13.500 per kilogram (kg) untuk zona 1, Rp14.000 per kg untuk zona 2, dan Rp15.500 per kg untuk zona 3.
Sementara untuk beras premiun HET beras premium saat ini ditetapkan Rp14.900 per kg di zona 1 (meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), Rp15.400 per kg di zona 2 (meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan), serta Rp15.800 per kg di zona 3 (meliputi Maluku dan Papua)
Tingginya harga beras di atas jetentuan HET terpantau dari data dari panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional adalah Rp14.530/kg, sementara kualitas premium berada di level Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu oleh distribusi yang belum merata dan pasokan yang sedang mengalami tekanan akibat musim tanam, cuaca, dan logistik ke daerah terpencil.
Begitu juga problem kelangkaan beras yang masih terjadi di sejumlah pasar maupun toko toko kelontong di sejumlah wilayah di Jatim. Secara khusus, menurut Erma data menunjukkan bahwa stok dan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) menunjukkan kondisi yang masih perlu diperbaiki.
Total alokasi SPHP untuk provinsi ini mencapai 173.000 ton, tetapi realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen dari jumlah tersebut.
Bulog memastikan stok SPHP di gudang di Malang, misalnya, masih cukup tercatat 68.000 ton stok di gudang dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga stoknya surplus sekitar 45.000 ton untuk wilayah Malang.
Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meski stok tersedia, distribusi SPHP belum berjalan optimal, terutama ke pasar tradisional dan daerah-daerah yang terdampak kenaikan harga paling tinggi.
Erma menegaskan bahwa Bulog dan Disperindag Jatim harus mempercepat distribusi, melakukan operasi pasar, dan memperluas akses SPHP agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” tutup Erma Susanti. [geh.gat]