Bojonegoro, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (4/3).
Sertijab dilakukan dari purna tugas Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh purna tugas Pj. Bupati Bojonegoro, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro serta Gubernur Jatim.
Di kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa hal mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Yakni segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro paling lambat enam bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.
Ditegaskannya, penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Tidak hanya itu, RPJMD yang disusun juga harus diseiringkan dengan visi dan misi pemerintah Provinsi, sehingga tujuan dari pembangunan dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dapat tercapai.
“Saya sedang memaksimalkan bagaimana RPJMD provinsi bisa selesai dalam tiga bulan agar bisa menjadi referensi bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Karena sesuai aturan, RPJMD kabupaten kota harus berseiring dengan RPJMD provinsi yang sudah diselaraskan dengan Asta Cita,” ujar Gubernur Khofifah.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan pentingnya memiliki Quick Win sebagai implementasi percepatan dari 10 program unggulan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Hal tersebut juga sebagai upaya memberseiringi dimana Pemerintah Pusat dan Provinsi juga memiliki quick win.
Kegiatan Sertijab juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Bojonegoro, serta jajaran forkopimda.
Hadir pula purna tugas Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto beserta ibu, Bupati Bojonegoro periode 1988-1993 dan Bupati Bojonegoro periode 1993-1998 Imam Supardi beserta istri, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Budi Irawanto.
Juga hadir Pj Sekda, asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat dan kepala desa, BUMD, instansi vertikal, Bakorwil, KPU, Bawaslu, civitas akademika dan tamu undangan lainnya.
Acara sertijab ditandai dengan penandatanganan serah terima jabatan dan dilanjutkan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian sambutan Bupati Bojonegoro periode 2025-2030.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Bojonegoro, pimpinan DPRD dan forkopimda. Terkhusus kepada Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang telah menjabat selama 1 tahun 5 bulan.
” Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak Pj yang mengantarkan kita melewati proses demokrasi ini dengan aman dan sukses sehingga hari ini dilaksanakan sertijab,” ujarnya.
Bupati Wahono melanjutkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Untuk itu pembangunan harus selaras dengan program Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan 8 misi utama dikenal dengan Asta Cita sebagai landasan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Bupati Wahono juga membeberkan dimulainya penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada 9 Januari 2025 oleh KPU dilanjutkan pelantikan serentak pada 20 Februari 2025. Sejak pelantikan, pihaknya berkomitmen mewujudkan visi misi hingga program 100 hari kerja.
“Dimulai RPJMD yang memadukan visi misi. Ini merupakan panduan penting untuk Bojonegoro 5 tahun ke depan. Bersamaan penyusunan RKPD tahun 2026 dan perubahan RKPD-P tahun 2025,” terangnya.
Bupati Wahono memaparkan, terdapat 10 isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam lima tahun ke depan. Pertama, terkait kemiskinan. Angka kemiskinan masih ada 11,69 persen atau setara 143.250 jiwa. Kedua, berdasarkan Sakernas BPS pada Agustus 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,86 persen. Sementara tenaga lerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (TPT) ada 4,42 persen.
Ketiga, lanjut Bupati, terkait stunting. Prevalensi stunting (SKI) pada 2023 sebesar 14,1 persen. Sementara prevalensi stunting (e-PPGBM) sebesar 2 persen atau 1.358 balita. Isu keempat, kualitas SDM secara keseluruhan. Persentasi IPM Bojonegoro 72,75 persen. Sedangkan pengeluaran pendapatan sebesar Rp11,2 juta.
Isu kelima, seni budaya lokal. Keenam, transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan migas 2,47 persen, sementara non migas 5,17 persen. Ketujuh, pemerataan pembangunan. Kedelapan, lingkungan hidup.
Kesembilan, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan data BPBD, ada 88 desa di 15 kecamatan merupakan daerah rawan bencana banjir Bengawan Solo dan 118 desa di 24 kecamatan merupakan daerah rawan kekeringan.
Sedangkan isu kesepuluh, tata kelola kepemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi pada 2024, di angka 82,75. Sementara pada 2023, ada di angka 71,96.
Bupati Wahono menjelaskan, ada 5 misi yang akan diwujudkan dalam 5 tahun dan 8 pilar Quick Wins. Perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah desa dan lembaga organisasi meliputi tokoh agama dan stakeholder lainnya serta seluruh masyarakat.
“Tujuan dan cita-cita ini dapat diwujudkan jika ada kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Semangat optimisme harus dijaga agar dapat terwujud untuk Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan. Mohon dukungan dari seluruh elemen yang ada di Bojonegoro agar kami bersama bisa mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik sejahtera dan membanggakan,” pungkasnya. [bas.gat]