Surabaya, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat bijak menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM), serta menghindari panic buying untuk cegah spekulasi. Pemprov Jatim perketat pengawasan distribusi agar pasokan tetap lancar dan tepat sasaran.
“Berdasarkan pemantauan kami bersama pihak terkait, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan,” ujar Khofifah, Selasa (7/4/2026).
Stabilitas pasokan LPG dan BBM jadi prioritas Pemprov Jatim untuk jaga aktivitas rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan sebagai pengguna utama energi subsidi. Pengawasan diperketat guna cegah penimbunan dan permainan harga oleh pihak tak bertanggung jawab.
Pemprov sinergikan langkah dengan pemerintah kabupaten/kota, DPD V Hiswana Migas Jatimbalinus, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus (agen dan pangkalan binaan Pertamina), serta TNI/Polri (satgas pangan). Koordinasi lintas sektor ini dilakukan intensif dan berkelanjutan.
“Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan secara intensif. Kami ingin memastikan distribusi LPG berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG, khususnya tabung 3 kilogram,” tegasnya.
Sebagai penguatan, Pemprov Jatim keluarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tahun 2025 pada Maret 2025. Tim provinsi ini strategis memastikan distribusi efektif.
“Keputusan Gubernur untuk tahun ini juga sedang dalam proses pembaruan di Biro Hukum dan dikoordinasikan Biro Perekonomian. Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Khofifah.
Tugas tim mencakup sosialisasi, koordinasi dengan bupati/wali kota, pembinaan, pengawasan bersama tim kabupaten/kota (satu wilayah atau lintas daerah), serta evaluasi distribusi. Evaluasi termasuk monitoring penggunaan LPG subsidi di hotel/restoran/kafe, laundry/binatu, usaha pengelasan, usaha baik, peternakan (penghangat penetasan awal), dan usaha tani tembakau (pengeringan musim hujan) disosialisasikan ke LPG nonsubsidi (5,5-50 kg). Tim juga fasilitasi penyelesaian masalah distribusi dari agen ke konsumen.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Karena LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” jelas Khofifah.
Banyuwangi dan Bojonegoro Aman
Sebelumnya, ada laporan kesulitan LPG 3 kg di Kabupaten Banyuwangi (Desa Genteng Wetan, 22 Maret 2026) akibat lonjakan konsumsi rumah tangga/UMKM dan permintaan pengecer, bukan kelangkaan stok. Dinas ESDM Jatim dan Pertamina lakukan extra dropping 103.600 tabung (163 persen reguler), plus fakultatif jadi 110.320 tabung (173,8 persen normal).
“Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal,” ujarnya.
Antrean sementara terjadi saat truk tiba akibat lonjakan permintaan. Serupa di Desa Tulung Rejo, Bojonegoro (16 Maret 2026). Khofifah koordinasi dengan agen LPG PSO, Pemkab, dan Polres Bojonegoro untuk monitoring, prioritaskan pangkalan menipis, plus suplai fluktuatif 19-22 Maret.
“Dalam koordinasi tersebut, kami meminta agen untuk memprioritaskan penyaluran ke pangkalan yang stoknya menipis. Selain itu telah dilakukan penambahan suplai dengan alokasi fluktuatif pada tanggal 19 dan 22 Maret 2026. Untuk penyaluran LPG telah berjalan normal,” jelasnya.
Pemerintah dan Pertamina klarifikasi isu via komunikasi publik, edukasi beli di pangkalan resmi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak terpancing isu yang tidak tepat. Bagi masyarakat yang mampu, kami juga dorong untuk menggunakan LPG nonsubsidi agar subsidi tepat sasaran,” tegas Gubernur Khofifah.
Pengawasan ketat dan imbauan bijak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Khofifah ingatkan hindari panic buying, penimbunan, atau spekulasi. “Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan, dan mari kita jaga bersama agar distribusi tetap stabil,” tegasnya.
Pengawasan diperketat dengan pemangku kepentingan; pelanggaran seperti penimbunan/spekulasi ditindak aparat hukum. Pemprov optimis pasokan terjaga berkelanjutan.
“InsyaAllah, dengan sinergi semua pihak dan dukungan masyarakat, ketersediaan energi di Jawa Timur akan tetap aman dan terkendali. Kami mohon masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan bijak dalam menggunakan energi,” pungkas Khofifah. [aya.kt]
