Rakor Penanganan Potensi Kemarau Panjang 2026Susun Langkah Mitigasi Prioritas
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal ini disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 yang digelar Pemprov Jawa Timur di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4).
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini sebagai bagian dari upaya mitigasi yang lebih terukur dan terkoordinasi.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,”ucap Gubernur.
Ia menilai penguatan materi yang disampaikan para narasumber seperti Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI, dari BMKG kelas I Juanda, Kapolda Jatim, dan narasumber lain bisa menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan.
Karena itu, ia menyebut, Rakor yang digelar tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi.
Ia juga menginstruksikan agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan.
“Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati / Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, menggunakan air secara bijak dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh sebab itu penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
“Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026,” ajaknya.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, sepanjang 2022-2025, bencana yang terjadi di Jawa Timur 92 hingga 97 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.
Sementara di tahun 2026 sejak awal tahun hingga tanggal 31 Maret, telah terjadi 121 kejadian bencana alam, yang didominasi oleh angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian. Bencana ini berdampak pada korban jiwa, kerusakan rumah, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.
Data tersebut menunjukkan pada triwulan pertama tahun 2026 dinamika bencana yang terjadi cukup tinggi, terutama pada masa pancaroba. Hal tersebut disebabkan perubahan iklim dan dinamika cuaca memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Timur.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi,” sebutnya.
Rilis BMKG menyebut musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur diperkirakan akan terjadi mulai bulan Mei di sebagian besar wilayah (56,9%), dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah. Sementara periode kritis diprediksi akan terus meluas hingga mencapai 72,5% wilayah pada puncaknya.
“Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut BMKG kan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibanding tahun 2025,”jelasnya.
Di sisi lain Gubernur Khofifah mengatakan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketika sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.
“Karena kekeringan dapat memicu kebakaran, dan kebakaran memperburuk kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung ekosistem ke depan,” ucapnya.
Di sisi lain dampak kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Produktivitas lahan, terutama pada sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang.
“Pengelolaan air dan strategi mitigasi kekeringan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di Jawa Timur,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah, di mana pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6% sawah irigasi dan 40,4% sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.
“Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus,” terangnya.
Berkaitan dengan penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu. Strategi ini akan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan sinergi instansi kunci, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH serta perangkat daerah lainnya.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pasca-bencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas.
Sementara strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategis, dan fasilitasi pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Tidak berhenti di situ, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa upaya antisipatif ini juga dikuatkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor secara berkala, penetapan status siaga darurat sesuai kebutuhan, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan dan karhutla harus terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” tutupnya.
Kepala Dinas Kehutanan Jumadi menjabarkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Khofifah dalam mempersiapkan seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi dampak hidrometeorologi dan bencana pada musim kemarau tahun 2026.
Berdasarkan proyeksi BMKG, kata Jumadi, kemarau 2026 diprakirakan datang lebih awal. Mulai April 2026, dan akan berlangsung hingga Agustus 2026, bahkan lebih panjang dari normal di sebagian wilayah.
“Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan kondisi lebih kering dari biasanya (bawah normal). Terdapat pula potensi penguatan fenomena El Nino lemah hingga moderat pada pertengahan tahun yang meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),”ucap Jumadi.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan terkait dapat menginventarisasi daerah rawan kekeringan, kebakaran hutan/lahan, krisis air bersih, gagal panen, serta dampak sosial ekonomi.
Jumadi juga menyebut, hasil rakor akan digunakan untuk menyusun strategi operasional, rencana
kontinjensi, serta langkah mitigasi prioritas dalam menghadapi musim kemarau 2026 juga mengkoordinasikan kebutuhan sarana prasarana, personel, logistik, pendanaan, serta dukungan teknologi dan sistem peringatan dini.
“Mendorong penguatan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana juga akan kami lakukan secara masif,”pungkasnya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur lantaran Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah mampu menjadi contoh dalam penanganan bencana. Salah satunya penanganan bencana saat terjadi erupsi Semeru tahun 2025 dimana waktu itu tidak ada korban jiwa.
“Itu adalah contoh konkret bahwa gunung meletus tidak ada korban, jangan salahkan alamnya, gunungnya tapi di situ ada upaya mitigasi yang kita lakukan” kata Raditya Jati.
Ia juga mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki rencana penanganan bencana turunan dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Menurutnya hal tersebut penting agar dapat terintegrasi dari RPJMD Jawa Timur.
“Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia, Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar,” tuturnya.
Turut hadir dalam Rakor kali ini Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto, Ketua DPRD Jatim Ahmad Musyafak, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang juga moderator rakor, Ketua Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati.
Hadir pula , Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI Armansyah, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya Koordinator BMKG Jatim Taufiq Hermawan, Plh. Aspidum Kajati Jatim I Ketut Kasna Dedi.
Rakor juga dihadiri Bupati / Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten Kota, Perhutani, BPBD Kabupaten Kota dan beberapa pihak terkait itu. [ina.gat*]
