Mojokerto, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk menyiapkan lahan guna mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
“Daerah diminta menyiapkan lahannya dan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk satu unit sekolah,” kata Gubernur Jatim Khofifah saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Masa Jabatan 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (5/3).
Sekolah Rakyat berkonsep boarding school itu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, guna mencegah mereka putus sekolah serta memperkuat karakter.
Pemprov Jatim, kata dia, berharap mendapat kuota 40 sekolah yang tersebar di 38 kabupaten/kota serta dua untuk tingkat provinsi. Jika terealisasi, lanjutnya, keberadaan sekolah ini dapat memberikan efek berantai, termasuk penciptaan lapangan kerja di bidang pendidikan, pengelolaan asrama, penyediaan makanan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Dalam waktu dekat ini bisa menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas SDM dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), sekaligus menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Gubernur Khofifah akan menggelar rapat koordinasi pada 9 Maret dengan melibatkan Menteri Sosial (Mensos), Menteri ATR/BPN, serta Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta seluruh bupati/wali kota dan Kepala Bappeda.
“Pak Mensos menangani program ini sesuai arahan Presiden. Menteri ATR/BPN akan memastikan kepastian hukum lahan, sementara Menteri Desa akan mengonfirmasi pemanfaatan Dana Desa dan koperasi desa,” kata Khofifah.
Dalam kesempatan itu Gubernur Jatim juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang mencapai 5,32 persen pada 2024, meningkat dari 2,79 persen pada 2023. Ia mengingatkan agar pembangunan daerah tetap selaras dengan RPJMD provinsi dan nasional. “Tentu kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi semua elemen perangkat daerah,” kata Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan Astacita pemerintah pusat, Nawa Bhakti Satya provinsi, serta Panca Cita Kota Mojokerto untuk mempercepat pembangunan. “Kita juga punya 10 Program Quick Win sebagai langkah percepatan. Ini harus in-line dengan pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Khofifah. [ant.wwn]