Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak Perangkat Daerah dan Perangkat Desa untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional. Para Camat, Sekretaris Camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) diminta proaktif dalam hal tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang pada Selasa sore (2/12).
Khofifah meminta jajaran Kecamatan hingga Desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka, karena program strategis nasional ini melibatkan Pemerintah Desa.
“Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada Desa, banyak sekali, tolong Aparatur Desa dan Kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ajak Khofifah.
Beberapa program nasional yang langsung menyasar Desa, di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.
“Jadi KDKMP ini bagaimana Koperasi Merah Putih berbasis Desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.
Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), lanjut Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal. Yakni dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.
Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.
Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.
“Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di Desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.
“Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.
Dengan adanya RJ dan Posbankum di wilayah Desa, Khofifah menuturkan bahwa hal ini sekaligus memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan dua program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.
“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegasnya.
Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.
“Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.
Pihaknya meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.
“Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” pungkasnya. [bed.gat]