Pemprov, Bhirawa
Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melalui Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menggelar capacity building untuk para pendamping disabilitas.
Pada pertemuan ini, Dinsos Jatim berambisi untuk semakin meningkatkan pendataan penyandang disabilitas pada 38 kabupaten/kota di Jatim.
Saat memberikan sambutan, Kepala Dinsos Jatim menceritakan kembali bagaimana pendamping disabilitas ini bisa eksis hingga sekarang.
Ia menyampaikan, pendamping disabilitas sudah banyak membantu Dinsos Jatim sejak tahun 2019, di mana secara bersamaan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Novi juga memaparkan perihal data para penyandang disabilitas pada 38 kabupaten/kota di Jatim yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim.
“Ada 17.960 penyandang disabilitas. Ini PR kita bersama, karena masih banyak yang belum tersapa oleh pemerintah,” paparnya. Terdapat grafik yang paling tinggi dari angka tersebut, kata Novi, yakni angka penyandang disabilitas berat yang mencapai 5.753 orang. Namun, Dinsos Jatim baru mendata 4000 penyandang disabilitas berat.
“Itu pun pada saat penyaluran ASPD di triwulan satu dan dua tidak bisa mencapai target, karena ada yang meninggal atau pindah alamat. Di tahap pertama, kita baru bisa menjangkau 3.760. Kemudian, di tahap kedua, berkurang lagi menjadi 3.672. Ini sayang sekali,” ungkap Novi.
Novi berharap para pendamping mulai menggencarkan lagi kinerjanya untuk menjangkau keseluruhan data by name by address (BNBA) dari 5.753 penyandang disabilitas berat tersebut. Apalagi, dengan perhatian besar yang diberikan Pemprov Jatim kepada para penyandang disabilitas berat dan keluarganya.
Orang nomor satu di Dinsos Jatim itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada pendamping disabilitas atas semangat untuk mendata dan mendistribusikan alat bantu (alban) mobilitas.
Semangat itu perlu ditingkatkan lagi pada tahun ini, agar pada tahun 2025 usulan anggaran untuk alban mobilitas dapat lebih dioptimalkan.
“Jadi dari 3.672 itu kita selesaikan, kira-kira mana yang sangat membutuhkan alat bantu dan belum mendapatkan. Bapak/ibu pendamping mohon diusulkan untuk kita prioritaskan mendapat bantuan, sebelum menjangkau yang lainnya,” lanjut Kepala Dinsos Jatim.
Tak hanya berurusan dengan ASPD, Novi juga berharap pendamping disabilitas mampu mendata para orang tua yang memiliki anak disabilitas dan mempunyai potensi berwirausaha.
Rencananya, Dinsos Jatim akan menjalankan praktik baik baru melalui Baznas Jatim, memberikan bantuan kewirausahaan bagi para orang tua ini.
Sebab, menurut Novi, ASPD sebesar Rp 300 ribu per bulan sering kali dirasa kurang, apalagi oleh orang tua yang tidak sempat bekerja. Banyak kebutuhan, terutama kebutuhan untuk kesehatan yang tak terpenuhi, bahkan dengan jaminan kesehatan BPJS sekalipun.
“Banyak orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, apalagi disabilitas berat, yang tidak mungkin bekerja di luar, terutama ibunya. Ibunya ini mempunyai potensi dan bakat untuk berwirausaha, sambil menjaga anaknya. Kenapa tidak kita berikan bantuan kewirausahaan, karena ini untuk meningkatkan penghasilan mereka juga,” tutur Novi.
Selain dengan disabilitas yang ada di luar panti, pendamping juga diharapkan mampu melaksanakan pendampingan pada disabilitas yang pernah mendapatkan pelayanan dari panti, seperti eks penerima manfaat (PM) di UPT klaster disabilitas Dinsos Jatim.
Novi menyampaikan, para PM yang telah kembali ke keluarganya selama ini belum banyak yang berdaya guna secara maksimal.
“Buka usaha sendiri juga belum menggembirakan, untuk masuk bursa kerja juga masih banyak yang belum diperhitungkan. Jadi masih banyak lulusan dari UPT kami yang perlu pendampingan teman-teman,” imbuhnya.
Pesan terkait pemberdayaan eks PM ini juga ditujukan pada kepala UPT klaster disabilitas yang hadir pula dalam acara capacity building itu.
Mereka diminta untuk memproyeksikan dengan baik, keterampilan seperti apa yang dibutuhkan pasar. Sehingga permintaan tenaga kerja dari penyandang disabilitas bisa terpenuhi lewat UPT.
Lebih-lebih terdapat perusahaan yang mencari pekerja disabilitas dengan keterampilan khusus, tanpa persyaratan pendidikan minimal.
“Saya minta kepada kepala UPT yang menangani disabilitas, PM yang sudah dilatih dan sudah diberi bantuan kemandirian sosial sebesar Rp 5 juta mohon disampaikan ke pendamping disabilitas. Dan mohon pendamping juga menyampaikan kembali perkembangan mereka,” pesan Novi.
“Kami sudah membuat satu terobosan, tempat workshop untuk latihan pendek bagi penyandang disabilitas, yakni Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di Surabaya. Impian saya, teman-teman pendamping juga bisa membangun workshop seperti Gadisku di tempat-tempat lain,” tambahnya.
Capacity building ini digelar selama tiga hari, yakni mulai Rabu (19/6/2024) hingga Jumat (21/6/2024). Selama tiga hari itu pula, sebanyak 184 pendamping disabilitas mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari penyampaian data, diskusi panel, tanya jawab, hingga studi visit.
Kepala Bidang Rehsos Muchamad Arif Ardiansyah SSTP MSi dalam laporan kegiatan menjelaskan, studi visit ini merupakan kegiatan baru dalam capacity building untuk pendamping disabilitas.
“Ini yang berbeda di tahun ini. Kami mengadakan studi visit ke Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang, yang mana yayasan ini memberikan pelayanan sosial kepada disabilitas. Jadi para pendamping disabilitas ini datang langsung ke lokasi,” katanya.
Pada capacity building tersebut, Dinsos Jatim mendatang empat narasumber, yakni dari pihak Baznas Jatim, akademisi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, praktisi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bhakti Luhur Kota Malang, dan praktisi IT.
“Dari Baznas ini materi yang sangat penting. Karena para panelis atau peserta bisa bertanya-jawab dengan Baznas perihal kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Karena Alhamdulillah dari Baznas ada perhatian khusus, mereka siap untuk memberikan bantuan modal kepada penyandang disabilitas,” lanjut Arif.
Sedangkan, akademisi dari Poltekesos dan praktisi dari LKS Bhakti Luhur Kota Malang menyampaikan materi untuk mengingatkan kembali para pendamping perihal ragam disabilitas dan cara penanganannya.
Lalu, praktisi IT memaparkan mengenai pembaruan data dari penyandang disabilitas yang akan didigitalisasi lewat E-Disabilitas. [rac.dre]
