Gedung baru poli rawat jalan di RSUD dr Iskak Tulungagung yang sudah rampung pembangunannya.
Tulungagung, Bhirawa.
Pembangunan gedung baru poli rawat jalan RSUD dr Iskak Tulungagung sudah rampung. Rencananya, pengoperasionalannya akan dilakukan setelah pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan pengadaan sarana dan prasarananya,
“Pembangunan gedung poli rawat jalan sudah selesai 100 persen. Kemarin BPK sudah masuk untuk melakukan audit,” ujar Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Kasil Rokhmad, Minggu (2/2).
Menurut dia, pengoperasionalan gedung poli rawat jalan itu menunggu usainya audit dari BPK tersebut. “Audit dilakukan BPK, apakah gedung sudah memenuhi spek (spesifikasi) atau tidak,” terangnya.
Selain itu, lanjut dr Kasil, dalam pengoperasionalan gedung poli rawat jalan berlantai tiga itu juga diperlukan sarana dan prasaranya. Di antaranya pengadaan barang dan jasa serta pelatihan sumber data manusia (SDM).
“Jadi kalau dalam audit BPK dinyatakan sudah memenuhi (spesifikasi gedung), kami akan mengisi di dalamnya. Pengisiannya dengan anggaran tahun 2025,” tuturnya.
Ia memperkirakan pengoperasionalan gedung baru poli rawat jalan RSUD dr Iskak Tulungagung pada pertengahan tahun ini. Yakni bulan Juni 2025.
“Kemungkinan hitung-hitungan kami, dari pengadaan barang dan jasa, kemudian pelatihan SDM dan lain sebagainya, baru bulan Juni mulai dibuka,” paparnya.
Pengoperasian gedung baru poli rawat jalan baru, beber dr Kasil akan mengurangi beban di gedung poli rawat jalan lama. Nantinya sebagian poli di gedung poli rawat jalan lama akan dipindah ke gedung yang baru.
“Ada poli yang nanti juga akan ditambah ruangannya, karena pasiennya banyak. Seperti poli penyakit dalam dan poli jantung,” paparnya lagi.
Dokter Kasil memastikan dengan pengoperasian gedung baru poli rawat jalan tidak akan menambah layanan poli. Meski diakuinya dengan dibukanya gedung baru poli rawat jalan itu dimungkinkan ada penambahan SDM. Utamanya di bagian administrasi.
Pembangunan gedung baru poli rawat jalan RSUD dr Iskak Tulungagung menelan biaya Rp 17 miliar. Anggaran tersebut lebih kecil dari pagu dana yang disediakan sebelumnya sebesar Rp 20 miliar. (wed.hel)