Pemprov, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) tancap gas memperkuat strategi penurunan pengangguran dengan mematangkan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Penguatan ini dibahas dalam Forum Komunikasi Lintas Perangkat Daerah Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Jawa Timur Tahun 2026 di UPT BLK Wonojati, Kabupaten Malang, Kamis (26/2).
Forum ini menyatukan langkah pemerintah pusat, provinsi, dan 38 kabupaten/kota untuk mematangkan arah kebijakan, program, serta kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2027 agar lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Sigit Priyanto, menegaskan bahwa bonus demografi harus menjadi peluang emas, bukan ancaman. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Jawa Timur semakin kompetitif di tingkat nasional maupun global.
“Sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Kita harus mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” tegas Sigit.
Sigit juga menekankan empat fokus utama pembangunan ketenagakerjaan Jawa Timur, yakni memperluas lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat link and match dengan industri, serta menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Jawa Timur, Agus Gunawan, melaporkan bahwa forum ini menjadi arena strategis untuk menyelaraskan program prioritas nasional dan daerah sekaligus menghimpun usulan konkret dari kabupaten/kota sebagai bekal penyusunan Pra-Musrenbang dan Rencana Kerja 2027.
“Kami menargetkan lahirnya program yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah, efektif, tepat sasaran, dan mampu menekan angka pengangguran serta kemiskinan secara signifikan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah tetap menjalankan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanpa mengorbankan kualitas program. Menurutnya, efisiensi justru mendorong birokrasi bekerja lebih kreatif, inovatif, dan berdampak.
Forum ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Ketransmigrasian RI, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, serta Bappeda Provinsi Jawa Timur. Para narasumber memaparkan strategi nasional dan daerah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja.
Sebanyak 38 kepala dinas kabupaten/kota, perangkat daerah lintas sektor, UPT Disnakertrans, serta perwakilan organisasi nonpemerintah mengikuti forum ini secara luring dan daring. Seluruh peserta menyepakati pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ketenagakerjaan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Disnakertrans Jawa Timur optimistis mampu mempercepat transformasi sektor ketenagakerjaan, menekan angka pengangguran terbuka, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. [rac.gat]
