Sampang, Bhirawa
Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diduga sarat kejanggalan.
Akibatnya, sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dari perwakilan Puskesmas di berbagai kecamatan mendatangi kantor DPRD Sampang untuk melakukan audiensi.
Audiensi yang digelar di Ruang Komisi Besar DPRD itu dihadiri pimpinan DPRD, Komisi IV, Komisi I, serta perwakilan dari Dinkes KB, kepala Puskesmas, dan BKPSDM.
Salah satu perwakilan nakes, Mahrus, mengaku kecewa lantaran banyak peserta yang telah memenuhi syarat justru tidak diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengangkatan PPPK.
“Sebenarnya kami ini bukan tidak lolos dalam PPPK, tapi memang tidak diusulkan oleh dinas terkait ke BKN. Dan setelah berdiskusi panjang lebar dengan semua pihak yang hadir tentang tidak diusulkannya kami oleh Dinas, ternyata permasalahannya ada di Dinas Kesehatan Sampang. Sebab jika dari persyaratan-persyaratannya dari kami sudah lengkap dan sudah melakukan tes PPPK, tapi ternyata mereka zalim kepada kami semua, karena kami tidak diusulkan ke Pusat,” akunya.
Mahrus juga mengungkapkan, selain dalam rekrutmen PPPK, para nakes di Sampang mendapat intimidasi berupa ancaman tidak diperpanjang statusnya sebagai pegawai BLUD pada tahun anggaran 2026.
“Kami teman-teman nakes siap mengawal ini sampai selesai. Kami siap menempuh jalur hukum, dan bahkan akan melalukan gerakan,” ujarnya
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni, mengatakan pihaknya menerima aspirasi para nakes yang merasa dirugikan dalam mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu.
“Mereka curhat dan menanyakan kejelasan nasib para nakes yang mengikuti PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Politisi PPP yang akrab disapa Bung Fafan itu mengakui, audiensi kali ini belum membuahkan hasil karena Kepala Dinkes KB yang dianggap paling berwenang memberikan penjelasan tidak hadir.
Pertama itu karena yang tidak lolos PPPK paruh waktu yang saat ini masih menunggu dari BKN maupun BKD Sampang. Terus kemudian tentang nasib para nakes yang telah menjadi pegawai BLUD. Nah semua yang bisa menjawab, itu dari Kadinkes,” katanya.
Pihkanya menyarankan agar persoalan ini kembali dibahas bersama Kepala Dinas Kesehatan. Menurutnya, para nakes minimal harus tetap mendapat kepastian status sebagai pegawai BLUD.
“Setelah kami konfirmasi kepada pihak Dinkes, itu sudah sesuai aturan dan sudah diusulkan. Tapi setelah kami minta datanya dan dari hasil konfrontir dengan pihak Kepala Puskesmas, ternyata ada intervensi-intervensi. Tadi dari Puskesmas sudah diusulkan ke Dinkes, tapi di BKD datanya malah tidak ada. Sehingga kami pun geram. Anggaplah nakes itu sudah tahu tidak lolos karena sudah ada intervensi, tapi masih saja disuruh melengkapi berkas, ini kan sudah zalim,” tuturnya.
Karena hasilnya masih nihil, pihaknya menyarankan agar kembali duduk bersama kembali dengan Kepala Dinas Kesehatan. Sebab hal yang terpenting para nakes tersebut haruslah masih bisa bertahan sebagai pegawai BLUD.
“Sehingga para nakes ini juga mempunyai jaminan. Terus kemudian jika para nakes ini berkeinginan membawa hal ini ke Ombudsman dan PTUN, silahkan. Karena dalam hal ini terdapat ketidakjelasan indikator pengangkatan PPPK paruh waktu. Sebab tadi itu ada nakes nilai tertinggi di Puskesmas Batu lengir, tapi kemudian tidak lolos. Terus juga di Puskesmas Pengarengan ada salah satu nakes terbaik, sama juga tidak lolos. Makanya perlu duduk kembali dengan Kadinkes biar kita semua tahu nasib para nakes ke depannya ini,” pungkasnya. (lis.dre)