DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Freddy Poernomo, meminta agar Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota tidak melakukan manuver politik menjelang Pilkada Serentak 2024.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa kewenangan Pj Bupati/Wali Kota merupakan penugasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan mereka seharusnya menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan.
“Tidak etis, karena Pj Bupati/Wali Kota kewenangannya merupakan penugasan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujar Freddy, Jumat (19/7/2024).
Freddy mengungkapkan bahwa ada sejumlah Pj kepala daerah yang berniat maju dalam Pilkada Serentak 2024.
Ia menilai hal ini tidak etis dan menduga mereka hanya ingin memperpanjang kekuasaan mereka melalui cara konstitusional.
“Seharusnya, para Pj kepala daerah menyelesaikan tugasnya hingga akhir jabatan. Bukan mundur di tengah jalan untuk maju kembali menjadi kepala daerah. Mungkin mereka keenakan sehingga ingin memperpanjang jabatan,” jelas Freddy.
Beberapa daerah yang disebut-sebut memiliki Pj kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada antara lain Jombang, Malang, Bondowoso, dan Magetan.
Menurut informasi, Pj Bupati Jombang dan Pj Bupati Bondowoso sudah mengundurkan diri, sementara Pj Wali Kota Malang masih dalam proses mundur.
“Menariknya, di Pemkab Malang, belum muncul nama pengganti Pj Bupati Malang. Hanya nama sekda Pemkab Malang yang diusulkan ke Pemprov Jawa Timur,” tambah Freddy.
Freddy menilai bahwa secara etis, tindakan ini berpotensi melanggar, meski secara administratif tidak ada persoalan. “Tapi yoo mosok ngono,” katanya.
Sebagai pakar hukum pemerintahan, Freddy menekankan bahwa sistem yang dibangun untuk proses pemilihan kepala daerah harus diperketat agar tidak merusak tatanan organisasi pemerintahan.
“Proses pemilihan kepala daerah harus diperketat agar tidak merusak tatanan organisasi pemerintahan di masa depan,” pungkas Freddy.
Dengan peringatan ini, Freddy berharap agar Pj Bupati dan Wali Kota dapat lebih fokus menyelesaikan tugas mereka dan menghindari manuver politik yang dapat merusak integritas pemerintahan. [geh]
