Jombang, Bhirawa
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang meminta agar Bupati Jombang, Warsubi menunda program pengadaan sepeda motor untuk para kepala desa (kades) di Kabupaten Jombang yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani saat rapat paripurna dengan eksekutif dengan adenda penyampaian pendapat akhir fraksi tentang Raperda APBD Jombang Tahun 2026 di DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (13/11).
Anas Burhani menyampaikan, pihaknya meminta agar program-program yang tidak menjadi prioritas pada RMPJD Jombang agar ditunda terlebih dahulu, terutama program kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Misalnya, rencana pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa yang menurut F-PKB belum mendesak dan kurang relevan dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas,” kata Anas Burhani.
“Sementara masih banyak kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendasar seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur pelayanan dasar,” ungkap Anas Burhani.
Lebih lanjut Anas Burhani menyampaikan, guna mendorong percepatan pembangunan desa, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang mendorong agar Bupati Jombang meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan aparatur perangkat desa.
“Aparatur desa merupakan ujung tombak pembangunan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat di tingkat akar rumput,” ulas Anas Burhani.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka bukan hanya tuntutan administratif,” tandas Anas Burhani.
Sementara itu sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mematangkan rencana realisasi program Desa Mantra dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Salah satunya, mengkaji besaran anggaran dan jenis motor untuk operasional pemerintah desa.
Bupati Jombang, Warsubi mengatakan, tim anggaran masih melakukan penghitungan dan perumusan besaran biaya yang akan dialokasikan, khususnya untuk pengadaan sepeda motor operasional bagi pemerintah desa.
Pengadaan tersebut dinilai mendesak karena kendaraan dinas yang digunakan kepala desa dan perangkat sudah berusia lebih dari satu dekade.
“Terakhir desa menerima motor operasional itu sekitar tahun 2015, jenisnya Honda Revo. Sebelumnya, pada 2006 ada Shogun 125,” kata Bupati Jombang, Senin (03/11) kemarin.
“Artinya, sekarang sudah lebih dari Sepuluh tahun sejak pembelian terakhir. Tahun 2026 nanti berarti sudah Sebelas tahun. Sehingga pertimbangan kami ada pembaruan kendaraan operasional,” imbuhnya.
Menurut Bupati Jombang, pengadaan motor operasional bertujuan meningkatkan kinerja aparat desa dan memperkuat pelayanan masyarakat.
Dengan kendaraan baru, kepala desa dan perangkat akan lebih mudah menjangkau wilayah kerja, terutama untuk kegiatan administrasi, pelayanan publik, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Misalnya, kalau ada urusan ke kabupaten atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk meningkatkan kinerja,” tandas Bupati Jombang.
Bupati Warsubi menambahkan, tim anggaran masih melakukan kajian terhadap nilai kebutuhan dan jenis kendaraan yang paling sesuai.
“Sekarang masih kami rapatkan di tim anggaran, kepala desa juga kami libatkan untuk mendengarkan masukan,” ucap Bupati Jombang saat itu.
“Jenis motornya nanti kurang lebih sama dengan yang digunakan di daerah lain, harganya juga tidak melebihi harga pasar. Prinsipnya efisien dan bermanfaat,” pungkasnya saat itu. [rif.dre]
[…] Kritik Kosgoro ini sejalan dengan sorotan dari Fraksi PKB DPRD Jombang. Mereka menuntut agar pengadaan motor kades ditunda dan alokasi anggaran diarahkan ulang ke pelayanan publik bagi masyarakat. Harian Bhirawa+1 […]