DPRD Surabaya, Bhirawa
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menegaskan kesiapannya menindaklanjuti instruksi DPP PDIP untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengguncang ekonomi global.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, mengatakan seluruh kader PDIP di daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik kawasan Timur Tengah yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia.
“Kenaikan harga minyak dunia bisa memicu efek berantai pada perekonomian nasional dan daerah. Karena itu pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat agar lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Saifuddin, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah dunia dapat menambah beban subsidi energi Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan harga BBM, melonjaknya biaya distribusi, hingga berdampak pada harga pangan.
Menanggapi situasi tersebut, Fraksi PDIP DPRD Surabaya mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah melakukan analisis fiskal secara komprehensif terhadap potensi dampak kenaikan harga energi terhadap APBD, termasuk kemungkinan meningkatnya belanja subsidi, belanja operasional, dan biaya pelayanan publik.
Selain itu, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok harus menjadi perhatian utama di tengah potensi kenaikan biaya distribusi.
Saifuddin menegaskan, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan penyediaan hunian layak.
Penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, mulai dari masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan hingga pelaku UMKM juga dinilai penting untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. [dre]
