DPRD Jatim, Bhirawa.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menegaskan pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di Jatim. Pernyataan ini pun telah disampaikan saat pengesahan APBD 2025, di mana Fraksi Golkar secara resmi merekomendasikan agar Pemprov Jatim segera merealisasikan BUMD tersebut.
Menurut politikus Partai Golkar ini, pembentukan BUMD Pangan diperlukan untuk mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. “Jika program ini berjalan, triliunan rupiah akan berputar di Jawa Timur khusus untuk mendukung kebutuhan makan bergizi gratis. Untuk itu, kita perlu memastikan suplai pangan yang cukup dengan membentuk BUMD yang berfokus pada sektor ini,” ujarnya, Senin (2/12).
Ia juga menekankan posisi strategis Jawa Timur sebagai penyangga pangan nasional, terutama dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. “IKN secara geografis paling dekat dengan Jatim. Namun, IKN tidak memiliki lumbung pangan karena tidak memiliki sawah. Mereka hanya memiliki sawit dan batubara. Ke depan, kebutuhan pangan IKN akan semakin besar, dan Jatim dapat mengambil peran penting dalam menyuplai kebutuhan tersebut,” jelas anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Pranaya menambahkan bahwa saat ini, banyak kebutuhan pangan di provinsi lain, termasuk Bali, masih bergantung pada Jawa Timur. “Kebutuhan pangan untuk hotel dan restoran di Bali, seperti beras, ayam, dan ikan, sebagian besar berasal dari Jatim. Oleh karena itu, keberadaan BUMD Pangan sangat penting agar suplai pangan kita tidak bergantung pada provinsi tetangga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi revisi Peraturan Daerah (Perda) yang ada untuk mendukung pembentukan BUMD Pangan. “Kita bisa melakukan spin-off dari BUMD yang sudah ada, seperti Puspa Agro, untuk menjadi BUMD Pangan yang berdiri sendiri,” pungkas Yudha.
Dengan BUMD Pangan, Jatim diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional dan memastikan ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya permintaan. [geh.wwn]
