Surabaya, Bhirawa
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti absennya dukungan konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 terkait program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, menegaskan bahwa meskipun program MBG sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran Pemprov Jatim tetap penting untuk memastikan kelancaran dan optimalisasi manfaat program tersebut.
“
Benar, anggarannya dari APBN dan terpusat satu pintu. Tetapi Pemprov Jatim punya peran strategis, misalnya menyiapkan infrastruktur pendukung di sektor pertanian, peternakan, UMKM, hingga BUMDes agar dapat menyuplai bahan makanan untuk dapur MBG,” ujar Aufa saat dikonfirmasi Bhirawa usai rapat paripurna, Senin (29/9).
Menurutnya, multiplier effect dari program MBG sangat besar. Selain meningkatkan gizi anak bangsa, program ini juga mampu membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi desa, hingga memperkuat relasi sosial masyarakat di akar rumput.
“Perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026. Angka ini bahkan dua kali lipat lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Jelas manfaatnya sangat nyata,” tegasnya.
Aufa juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMD seperti Bank Jatim dan Bank UMKM dalam mempercepat pembangunan dapur MBG dengan fasilitas kredit yang mudah diakses.
Pemprov, katanya, harus menciptakan ekosistem yang kondusif agar pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam rantai pasok MBG. Selain itu, Fraksi Gerindra mencatat sudah ada 920 dapur MBG yang beroperasi, sementara 2.100 lainnya masih dalam proses pembangunan. Bila progresnya lambat, ada risiko rollback dari pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin Jawa Timur tertinggal. Pertanyaan kami, mengapa dalam RAPBD 2026 tidak tampak dukungan Pemprov terhadap infrastruktur sosial, ekonomi, maupun kelembagaan untuk program ini? Apakah Pemprov rela kehilangan momentum besar yang bisa menjadi game changer pembangunan di Jawa Timur?” tegas Aufa.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut MBG sebagai program strategis nasional yang sangat besar. Menurut Emil, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan, termasuk melalui rapat virtual Kementerian Dalam Negeri bersama seluruh Dinas Kesehatan di daerah.
“Kami semua bekerja, koordinasi tetap berjalan. Hanya saja komunikasi dilakukan satu pintu agar tidak simpang siur. Sejauh ini Pemprov sudah berkoordinasi, termasuk dalam review pembangunan dapur MBG,” jelas Emil.
Fraksi Gerindra berharap Pemprov Jatim tidak sekadar menunggu arahan pusat, tetapi juga proaktif mendukung ekosistem ekonomi daerah agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. (geh.dre)