DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jatim mengingatkan Pemprov Jatim untuk semakin memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk di dalamnya tata kelola keuangan BUMD.
Dalam Pandangan Fraksi di Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Rabu (14/5), FPKS memegaskan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 tidak berarti tidak adanya potensi penyimpangan.
“WTP ini memang indikator positif secara administratif, tapi tidak serta-merta mencerminkan bebasnya pengelolaan keuangan dari potensi penyimpangan,” tegas juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan, bukan hanya di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jatim.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti lonjakan saldo akhir kas dan surplus APBD 2024 yang dinilai berpotensi menimbulkan idle cash. Hal tersebut dikhawatirkan menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
“Mestinya surplus ini bisa dimaksimalkan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan revitalisasi pertanian,” imbuhnya.
Di akhir pandangan umum fraksi, PKS meminta Pemprov Jatim menjawab berbagai catatan tersebut dengan jelas, transparan, dan akuntabel.
“Semoga laporan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [geh.gat]