Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemkot Probolinggo terus mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung Command Center, Selasa (2/12), berbagai aspek teknis hingga pengawasan mutu pangan dibahas bersama lintas organisasi perangkat daerah dan para pengelola Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG).
Rapat dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo. Ia menegaskan, kegiatan evaluasi bukan untuk mencari kekeliruan, melainkan untuk memastikan setiap kekurangan di lapangan segera diperbaiki. “Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi memperjelas apa saja yang masih perlu dibenahi agar ke depan pelaksanaan program ini semakin baik,” tegas Rey.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar benar-benar memperhatikan standar sanitasi dan kebersihan dapur. Mulai dari kelayakan alat masak, kebersihan ruang produksi, hingga perlengkapan personal seperti masker dan sarung tangan harus menjadi perhatian utama. Termasuk pula pengelolaan limbah yang harus terkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan program MBG secara aman, tertib, dan transparan. Menurutnya, program ini memiliki dampak besar dan akan menjadi sorotan publik jika tidak dikelola dengan baik.
“Kami tidak ingin ada masalah. Program ini harus berjalan dengan standar yang jelas dan bertanggung jawab, karena sasaran utamanya adalah anak-anak kita,” ujarnya.
Wali Kota Ina juga menekankan agar kebutuhan bahan pangan sebisa mungkin disuplai dari wilayah lokal. Selain menjamin kesegaran, langkah tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian warga Kota Probolinggo.
“Kalau rantai pasok berasal dari lokal, manfaatnya bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk petani dan pelaku usaha di kota ini,” imbuhnya.
Dari sisi teknis lapangan, perwakilan SPPG memaparkan bahwa setiap dapur telah menyiapkan prosedur tanggap cepat apabila terjadi insiden berkaitan dengan makanan. Mulai dari penghentian sementara distribusi, pelaporan kepada petugas kesehatan, hingga pengecekan jumlah penerima terdampak dan pengujian sampel makanan yang disimpan. “Jika yang terdampak lebih dari satu orang, itu bisa dikategorikan kejadian luar biasa. Maka prosedurnya harus cepat dan tepat,” jelasnya.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) menyebutkan, berdasarkan proyeksi neraca pangan, sebagian besar komoditas dalam kondisi aman hingga beberapa bulan ke depan. Namun, komoditas tertentu seperti cabai rawit tetap membutuhkan perhatian khusus agar tidak mengganggu stabilitas pasokan.
Koordinator SPPG Badan Gizi Nasional untuk Kota Probolinggo, Rio, menambahkan bahwa saat ini telah berdiri 12 SPPG dan ditargetkan bertambah menjadi 26 unit. Jumlah penerima manfaat di Kota Probolinggo tercatat sebanyak 77.896 orang, dengan penerima aktif dari SPPG saat ini mencapai 33.992 orang.
“Batas maksimal penerima per SPPG adalah 2.500 orang agar kualitas layanan tetap terjaga,” terangnya.
Dukungan juga datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Menurut BPS, implementasi MBG ke depan berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penurunan angka kemiskinan.
Dari sisi pengawasan, aparat kepolisian meminta adanya pemetaan pangan yang lebih rinci untuk mencegah kelangkaan maupun permainan harga. Sedangkan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memastikan kesiapan melakukan pendampingan karena program MBG merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.
“Filter pertama ada di pengelola SPPG. Data dan laporan harus benar agar tidak terjadi penyimpangan anggaran,” tegas perwakilan kejaksaan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Pemkot Probolinggo optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberi manfaat nyata bagi generasi penerus. [fir.wwn]