Oleh :
Berlinda Galuh P. W
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, stigma negatif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Masyarakat sering kali memandang ASN sebagai pihak yang tidak netral dan terpengaruh oleh kepentingan politik, terutama setelah adanya kasus-kasus di masa lalu yang menunjukkan keterlibatan ASN dalam praktik politik yang tidak etis. Stigma ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Selain itu, stigma ini juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi ASN itu sendiri, yang mungkin merasa terpaksa untuk memilih sisi dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, penting untuk mengawal netralitas ASN di Pilkada 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada stigma guna mencari strategi agar ASN dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga netralitas dan integritas selama Pilkada.
Netralitas ASN di Pilkada 2024
Menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024 menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan, mengingat peran mereka yang krusial dalam proses pemilihan yang adil dan demokratis. Untuk memastikan ASN tetap netral, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti penguatan regulasi dan kode etik yang mengatur perilaku ASN selama periode pemilihan. Salah satu regulasi penting yang mengatur netralitas ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan bahwa ASN harus berpegang pada prinsip netralitas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan netralitas.
Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas harus diperkuat, agar ASN memahami konsekuensi dari keterlibatan politik yang tidak semestinya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ASN juga sangat penting, sehingga publik dapat berperan aktif dalam memantau tindakan ASN dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan transparan, diharapkan stigma negatif terhadap ASN dapat berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan dapat dipulihkan. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, tanpa pengaruh politik yang merusak netralitas ASN.
Pentingnya peran ASN dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal. Selain regulasi dan pelatihan, kolaborasi antar lembaga pemerintah juga menjadi kunci dalam menegakkan netralitas ASN. Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat dan memastikan ASN mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Penerapan sistem reward and punishment yang jelas bagi ASN juga perlu dipertimbangkan, di mana ASN yang menunjukkan integritas dan netralitas dapat diberikan penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi tegas. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih positif di kalangan ASN.
Lebih jauh lagi, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya netralitas ASN harus dilakukan secara luas, tidak hanya melalui media tradisional tetapi juga platform digital yang banyak diakses oleh masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab ASN, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai keberadaan ASN sebagai pelayan publik yang netral dan profesional. Dalam konteks ini, netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk mencapai demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Indonesia.
Solusi strategis atasi stigma
Sering kali dalam konteks Pilkada 2024, stigma yang melekat pada ASN menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Stigma ini sering kali berakar pada persepsi negatif masyarakat terkait netralitas dan integritas ASN dalam proses politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komunikasi yang efektif, yang tidak hanya menyasar ASN tetapi juga masyarakat luas. Strategi ini harus mencakup peningkatan transparansi, edukasi publik tentang peran dan tanggung jawab ASN, serta kampanye yang menggugah kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif ASN dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan stigma tersebut dapat diminimalkan, sehingga ASN dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam menyukseskan Pilkada yang adil dan transparan. Selebihnya, berikut inilah beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi stigma ASN dalam Pilkada 2024.
Pertama, pembangunan kapasitas komunikasi ASN melalui pelatihan dan workshop yang fokus pada keterampilan komunikasi publik dan manajemen krisis. Pelatihan ini akan membantu ASN menyampaikan informasi dengan jelas dan meyakinkan, serta menangani pertanyaan atau kritik dari masyarakat dengan bijak.
Kedua, penyusunan dan implementasi protokol komunikasi yang jelas dan terstandarisasi bagi ASN selama masa Pilkada. Protokol ini harus mencakup pedoman tentang bagaimana ASN berinteraksi dengan media, serta cara menjawab isu-isu yang berpotensi menimbulkan stigma.
Ketiga, penguatan hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan dialog publik, forum, dan program outreach yang memungkinkan ASN berinteraksi langsung dengan warga. Dengan mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, ASN dapat membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman.
Keempat, pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan positif tentang peran ASN dalam Pilkada. Penggunaan konten multimedia yang menarik, seperti video dan infografis, dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan mengubah narasi negatif menjadi lebih positif.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan stigma terhadap ASN dapat berkurang secara signifikan, sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas dalam Pilkada 2024. Melalui komunikasi yang efektif, transparansi, dan keterlibatan aktif dengan masyarakat, ASN tidak hanya akan memperbaiki citranya, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang esensial untuk keberhasilan proses demokrasi di Indonesia.
———— *** —————
