Kota Batu, Bhirawa
Beberapa elemen masyarakat di Kota Batu menyatakan harapannya agar institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berjalan tanpa adanya intervensi kepentingan politik. Karena itu mereka mendukung penempatan Polri tetap di bawah Presiden langsung, dan bukan di bawah kementerian tertentu.
Dukungan ini sebagai bentuk harapan agar institusi Polri tetap independen, profesional, serta fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan dengan tetap berada di bawah Presiden langsung, lebih menjamin tidak ada intervensi kepentingan politik maupun birokrasi.
Di antara mereka yang telah tegas menyatakan sikapnya antara lain, tokoh masyarakat (tomas), organisasi Sakera Malang Raya, dan Aliansi Ojek Online Bersatu Kota Batu. Tomas Kota Batu, Mbah Sarban mengungkapkan bahwa posisi Kapolri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dinilai sejalan dengan amanat reformasi dan Undang-Undang.
Polri sebagai alat negara harus terbebas atau tanpa terintervensi kepentingan politik dalam menjalankan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Polri harus tetap netral dan berdiri di atas semua golongan. Dengan berada langsung di bawah Presiden, kami berharap Polri bisa bekerja lebih profesional dan tidak terseret kepentingan sektoral,” ujar Sarban, Kamis (29/1).
Dukungan yang sama juga disampaikan Aliansi Ojek Online Bersatu Kota Batu. Dikatakan juru bicaranya, Arif Kurniawan bahwa struktur Polri yang ada saat ini diyakini mampu memperkuat koordinasi nasional. Apalagi Polri memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, serta pengamanan agenda strategis nasional.
Selama ini Polri telah menunjukkan kinerja baik dalam menjaga kondusivitas daerah, termasuk di Kota Batu yang dikenal sebagai kota wisata dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. “Keamanan adalah faktor utama dalam pembangunan dan pariwisata. Kami melihat Polri sudah bekerja maksimal, dan sudah tepat jika Kapolri langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” tambah Arif.
Pandangan tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Sakera Malang Raya, H Bunawi. Ia juga secara tegas mendukung Kapolri di bawah Presiden langsung. “Kami tegas mendukung Kapolri untuk jabatannya langsung di bawah Presiden dan bukan di bawah kementrian,” ujarnya.[nas.ca]