Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengantisipasi ancaman kekeringan menjelang musim kemarau. BPBD Jatim mencatat sedikitnya 815 desa yang tersebar di 222 kecamatan dan 26 kabupaten/kota berpotensi terdampak.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, awal musim kemarau mulai terjadi April ini, dengan peralihan musim yang berlangsung Maret–April 2026.
Pada Mei, sekitar 56,9 persen wilayah diprediksi sudah memasuki fase kering dan memuncak pada Agustus. Selain itu, terdapat potensi penguatan fenomena El Nino di paruh akhir tahun yang bisa memperpanjang masa kering.
“Kami sudah kirim surat kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan kewaspadaan,” ujar Gatot pada Kamis (2/4).
Langkah antisipasi yang digalakkan meliputi pengaturan pola tanam, penggunaan jenis tanaman tahan kering, optimalisasi penampungan air hujan, serta pengelolaan air yang bijak.
Wilayah dengan aktivitas peternakan, seperti Pasuruan dan Kota Batu, menjadi perhatian khusus karena kebutuhan airnya lebih tinggi, yang tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga menunjang usaha peternakan yang menjadi sumber penghasilan warga.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan yang dipimpin Gubernur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri. Dukungan juga siap diberikan BNPB, mulai dari pengeboran air hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Untuk penanganan langsung, BPBD bersama pemerintah daerah akan melakukan pendistribusian atau penyaluran air bersih secara berkala kepada warga terdampak.
Gatot juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar daya serap tanah tetap optimal. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan CSR perusahaan, pun didorong agar penanganan kekeringan berjalan maksimal, sementara alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. [fir.kt]
