Surabaya, Bhirawa
Kinerja ekonomi nasional, termasuk Jawa Timur sejak awal tahun belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Hingga momen mendekati puasa dan lebaran Idul Fitri yang biasanya menjadi mengungkit terbesar juga tidak begitu berdampak positif.
Hal ini terlihat dari terjadinya deflasi sebesar 0,03% (yoy) di Jawa Timur pada bulan Februari 2025. Sementara secara nasional, deflasi mencapai 0,09 % (yoy). Ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir yang tercatat pada Maret 2000.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Bidang Hubungan Antar Lembaga, Fitradjaja Purnama mengungkapkan meskipun pemerintah menargetkan 2045 pertumbuhan ekonomi bakal tembus 8%, tetapi arah kebijakan yang mengarah kepada target tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 8% belum terlihat jelas.
“Hal ini perlu diperjelas peta jalannya, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu pemerintah harus benar-benar berusaha membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki situasi politik dan ekonomi,” terangnya, Minggu (9/3).
Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah harus dibangun melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, termasuk menindak tegas berbagai jenis korupsi yang tengah menjadi perbincangan hangat serta memberikan solusi yang tepat agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Efisiensi , lanjut Fitra, yang dilakukan juga harus dijelaskan secara gamblang sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat. Karena nilai efisiensi anggaran APBN yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak sebesar nilai rupiah dari sektor swasta yang berputar di masyarakat.
Menurutnya, dampak belanja pemerintah terhadap perputaran ekonomi Indonesia mungkin hanya 3-5 kali lipat saja. Ia kemudian memberikan contoh, jika belanja pemerintah mencapai Rp3.000 triliun, maka perputaran terbesar mungkin hanya sekitar Rp15 ribu triliun.
“Di luar itu, sebenarnya ada perputaran uang yang nilainya bisa jauh lebih besar. Tetapi perputaran uang ini tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya. Karena sebetulnya swasta memiliki daya tahan 20 kali lipat dari Rp 3.000 triliun. Sehingga kita tidak harus tergantung pada pemerintah. Tetapi orang yang saat ini memiliki uang tidak mudah untuk berinvetasi karena didasari hilangnya kepercayaan yang ada,” jelasnya.
Sejauh ini Kadin Jatim senantiasa mendorong seluruh pelaku usaha untuk berinvestasi, mengembangkan usaha mereka agar ekonomi kian melejit dan tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tetapi mereka beralasan masih menunggu.
“Aduh nanti dulu lah nunggu dulu. Lah, kemarin nunggu kejelasan setelah pemilu presiden baru, presiden baru sudah dilantik, kabinet sudah terbentuk, masih nanti dulu karena masih dianggap belum jelas. Postur politiknya itu seperti ini, figur politiknya itu loh belum jelas, kok masih seperti masih tawar-menawar. Problem politik ini sangat berdasar bagi problem ekonomi kita,” paparnya.
Maka yang harus dilakukan adalah memulai dari pimpinan nasional Indonesia. Ia harus mampu meyakinkan publik bahwa saat ini ada pimpinan tertinggi.
“Bahwa ada satu orang pimpinan tertinggi di republik ini. Itu solusinya. Karena ini memang persoalan yang terjadi,” tandas Fitradjaja.
Presiden, lanjutnya, harus mampu membangun kepercayaan. Presiden harus berani dipercaya dan tidak boleh melempar kepercayaan kepada orang lain.
Jika kepercayaan telah terbangun, maka optimistis rakyat akan mudah dikomando. Yang memiliki uang akhirnya menyadari dan percaya bahwa negara ini berjalan bagus sehingga mau berinvestasi. Uang yang selama ini disimpan akhirnya dikeluarkan untuk diputar lagi sebagai modal. [riq.gat]