Pemprov, Bhirawa
Penurunan angka kemiskinan hingga menyentuh angka 9,97 persen di periode Maret 2024 tidak lepas dari program – program yang digelar Dinsos jawa Timur sebagai implementasi visi dan misi Jatim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nawa Bhakti Satya.
Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terus melakukan mengembangkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial, terutama program bantuan sosial(bansos).
Dalam laporannya awal bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Persentase kemiskinan ini mengalami penurunan sebesar 0,56 persen dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan, capaian tersebut membuat penurunan angka kemiskinan di Jatim menjadi tertinggi se-Pulau Jawa, dibandingkan lima provinsi lainnya. Ia optimistis angka kemiskinan tak hanya turun satu digit, melainkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024.
Lebih lanjut, menurut Adhy, penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari intervensi dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dikemas pada Nawa Bhakti Satya 1 : Jatim Sejahtera. Di mana terdapat beberapa strategi yang membuat Jatim secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinannya.
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP) yang dijalankan oleh Dinsos Jatim dikatakan masuk dalam strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat rentan.
“Realisasi pemanfaatan PKH Plus pada keluarga penerima manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen di periode Maret-April 2024,” ujar Adhy , Rabu (3/7).
PKH Plus tiap tahunya ditargetkan pada 50 ribu lansia berusia lebih dari 70 tahun dalam KPM PKH di 25 kabupaten/kota di Jatim. Di mana tiap lansianya menerima transfer tunai sebesar Rp 2 juta per tahun yang disalurkan dalam empat tahap.
Untuk ASPD, disasarkan ke 4000 penyandang disabilitas berat yang ada di 38 kabupaten/kota di Jatim. Para PM ini mendapat bantuan transfer tunai senilai Rp 3,6 juta per tahun yang juga diberikan dalam empat tahap.
Dinsos Jatim berencana memperluas jangkauan bantuan PKH Plus. Di tahun mendatang, dengan jumlah kuota KPM yang sama, 50 ribu lansia, bantuan ini akan lebih diperlebar bagi kabupaten/kota yang masih belum menerima.
“Kita terima usulan dari Dinsos kabupaten/kota lainnya. Sehingga diharapkan dapat mencakup 38 kabupaten/kota di Jatim. Lalu, kita akan prioritaskan bagi kabupaten/kota dengan kemiskinan tertinggi,” tegas Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM.
Harapannya, lanjut Kadinsos , di tahun 2025 terget penurunan hingga 9,4 persen bisa terpenuhi.
“Di tahun 2025 dengan target penurunan kemiskinan hingga 9,4 persen, kita perlu bekerja keras. Program-program sebelumnya yang sudah kita lakukan akan diteruskan, tetapi ada beberapa rencana yang akan kita tekankan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” papar Kepala Dinsos Jatim.
Sebenarnya, tak hanya PKH Plus dan ASPD, terdapat bansos kemiskinan ekstrem (KE) yang menargetkan 18.000 PM dengan bantuan Rp 1,5 juta per penerimanya. Dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menarget 13.469 buruh pabrik, dengan transfer tunai sebanyak Rp 1,5 juta per tahun bagi tiap buruh.
Dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, Dinsos Jatim juga menekankan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki kapasitas 4265 PM.
Mereka difasilitasi kebutuhannya mulai dari sandang, pangan, dan papan. Serta bantuan permakanan yang digelontorkan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) anak, disabilitas, dan lansia.
Masuk pada strategi peningkatan pendapatan masyarakat, program bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) diakui pula berperan besar dalam upaya Pemprov Jatim untuk mengurangi angka kemiskinan.
Bantuan KUBE yang telah lama dilaksanakan Dinsos Jatim setiap tahunnya diberikan pada 110 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 10 orang. Sedangkan, WRSE yang mendapat bantuan usaha mencapai 540 orang. Tiap PM dari kedua program ini mendapatkan transfer tunai senilai Rp 3 juta.
Dinsos Jatim mempunyai pula kegiatan inovasi penunjang penurunan kemiskinan yang dapat menjangkau masyarakat yang tak terdata. PPKS tersebut seringkali terlupakan dan tidak menerima bantuan apapun, contohnya orang terlantar (OT). Maka dari itu, terciptalah Tim Jatim Social Care (JSC).
Tim JSC menjalankan tugas dengan menjangkau dan mendampingi langsung para OT, gelandangan-pengemis (gepeng), hingga lansia terlantar. Mereka lalu dipulangkan ke daerah asal atau dibina melalui UPT Dinsos Jatim. [rac.gat]
