Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi.
Jakarta, Bhirawa.
Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan dukungan terkait pengadaan kendaraan roda dua bagi Kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPPG), khususnya mereka yang bertugas di wilayah pedesaan. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan program penguatan gizi nasional menjangkau hingga ke pelosok terdalam tanpa terkendala akses.
Nawardi menegaskan bahwa tuntutan profesi seorang Kepala SPPG di desa sangatlah tinggi dan sering kali melampaui jam kerja formal. Kondisi lapangan yang dinamis menuntut mereka untuk selalu siap sedia setiap saat demi mengawal kesehatan generasi bangsa.
”Kita harus realistis, Kepala SPPG di desa itu praktis bekerja 24 jam. Urusan gizi buruk, pemantauan kesehatan balita, hingga koordinasi pangan di tingkat desa tidak bisa menunggu jam kantor. Mereka adalah mesin penggerak di lapangan yang harus memiliki mobilitas tinggi,” tegas Senator asal Jawa Timur tersebut.
Dukungan Senator Nawardi ini didasari oleh realitas geografis dan teknis di lapangan. Pengadaan motor operasional ini menjadi penting karena akses jalan di banyak desa masih sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat. Dengan adanya motor operasional, hambatan jarak dan medan yang terjal bukan lagi menjadi alasan bagi melambatnya pelayanan.
Selain faktor aksesibilitas, fasilitas ini adalah bentuk kehadiran negara dalam mendukung kinerja petugas gizi. Tanpa sarana transportasi yang memadai, program hebat dari pusat hanya akan menjadi wacana di tingkat desa. Pengadaan motor ini bukan sekadar pemberian aset, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan setiap anak di desa mendapatkan hak gizinya secara tepat waktu dan merata.
”Saya sangat memahami bahwa setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan secara bijak. Oleh karena itu, pengadaan kendaraan roda dua ini harus dilihat sebagai kebutuhan operasional yang vital bagi Kepala SPPG di desa-desa agar pelayanan gizi tidak terhenti,” ujar Senator Nawardi.
Terakhir saya tegaskan, kendaraan ini adalah aset negara yang dibiayai dari uang rakyat. Maka, selain pengadaannya yang harus tepat sasaran, pemanfaatannya pun harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan sampai aset ini disalahgunakan atau tidak dirawat. Saya mendukung penuh anggaran ini demi rakyat, tapi saya juga akan mengawasi agar fasilitas ini benar-benar digunakan untuk memperkuat layanan gizi di pelosok, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. [Ira.hel].
