Salah satu upaya mendorong ketahanan pangan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan belum banyak generasi milenial dan Z yang tertarik untuk menggarap sektor pertanian. Padahal, dari sisi teknologi dan luas lahan pertanian, Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga. Untuk itu, kini saatnya pemerintah melalui Menteri Pertanian (Mentan) perlu terus berupaya maksimal mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Terlebih, untuk menghadapi ancaman krisis pangan global maka mau tidak mau, hampir semua negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia perlu sigap mewujudkan ketahanan pangan, agar negeri ini terbebas dari ancaman kelaparan. Terlebih, sekarang ada 59 negara yang terancam kelaparan dan ada 970 juta penduduk dunia kekurangan gizi dan kelaparan. Bahkan, jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat sampai 2050. Saat yang sama, Indonesia juga menghadapi el nino yang mengakibatkan kekeringan dan risiko kekurangan pangan sekarang Indonesia impor pangan 3,6 juta di tahun 2024,(Kompas,6/8/2024).
Berangkat dari kenyataan potensi ancaman krisis pangan dunia tersebut, maka Pemerintah melalui Mentan perlu menghadirkan langkah solutif sebagai langkah cepat mulai dari ketersediaan bibit unggul hingga tercukupinya kebutuhan pupuk. Termasuk distribusi pupuk, yang meski mendapat pengawasan.Terlebih alokasi anggaran atas ketersediaan pupuk cukuplah besar, bahkan Pupuk Indonesia memiliki kinerja produksi yang cukup baik, yaitu mencapai 18,71 juta ton, terdiri dari 7,69 juta ton Urea, 3,06 juta ton NPK, 814 ribu ton pupuk lainnya, dan non pupuk sebesar 7,13 juta ton (amonia, asam sulfat, asam fosfat, dan lainnya). Dilanjutkan, pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp26 triliun untuk pupuk subsidi sebesar 4,7 juta ton guna memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam pertama, dan senilai Rp14 triliun musim tanam kedua tahun 2024,(Republika,5/8/2024).
Sehingga, tidak salah jika pupuk Indonesia perlu terus berkomitmen menjalankan mandat dari pemerintah dengan memastikan produksi dan distribusi pupuk berjalan dengan maksimal. Berbagai peningkatan efisiensi dan kapasitas perlu dilakukan disejumlah pabrik anak perusahaan, dan digitalisasi distribusi pupuk perlu dimarakkan,dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP, Univ. Muhammadiyah Malang.
