Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menargetkan seluruh lokus penilaian pelayanan publik oleh Ombidsman RI masuk zona hijau. Tak hanya zona hijau, Adhy juga berharap 39 lokus penilaian baik Pemprov maupun Pemkab/ pemkot mendapat kategori A dengan kualitas tertinggi.
“Alhamdulillah, penilaian kualitas layanan publik di Jatim tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau. Targetnya, tahun ini adalah tidak ada zona kuning. Untuk Zona hijaunya pun tidak hanya hijau yang sedang, harus yang tertinggi,” ungkap Adhy usai menjadi keynote speaker pada Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Jatim yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6).
Berdasarkan penilaian Ombudsman tahun 2021, Pemprov Jatim masuk zona kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Tahun 2022, masuk zona hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi. Kemudian tahun 2023 sebanyak 36 lokus penilaian masuk zona hijau dengan kategori A atau opini kualitas tertinggi. Rinciannya, 21 kabupaten/ kota atau sebesar 55% telah masuk pada zona hijau Kategori A dengan Opini kualitas tertinggi.
Sedangkan 15 Kabupaten/kota atau sebesar 40% masuk zona Hijau kategori B dengan opini kualitas Tinggi dan sisanya terdapat dua kabupaten (5%) berada pada zona kuning Kategori C dengan opini Kualitas sedang.
“Bagi wilayah yang masih berada di Zona Kuning dengan opini kualitas sedang, harapannya bisa kita dorong, baik dari Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di sekitarnya. Sehingga seluruh wilayah Jatim bisa masuk pada Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” tuturnya.
Guna mencapai target tersebut, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya melakukan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan mengacu pada regulasi dan standar operasional yang semakin tinggi, ia berpesan agar pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan masyarakat di Jawa Timur.
“Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas tugasnya adalah memberikan yang terbaik yang tujuannya kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, maka tidak perlu takut dan terbebani dengan banyaknya penilaian baik dari Ombudsman, Menpan hingga Bappenas RI,” ucap Pj Gubernur Adhy.
“Dengan mindset itu, secara otomastis orientasi kita bukan penilaian, tetapi sebesar-besarnya adalah untuk layanan masyarakat yang sesunggunya,” imbuhnya. Adhy juga secara khusus menyebut, salah satu kunci kesuksesan Jatim adalah melalui keberadaan Aplikasi Sukma-E Jatim untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan secara periodik. Hasilnya, Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8. Sedangkan, per 18 Juni 2024, nilai IKM Jatim telah mencapai 87,5. Melalui data tersebut, ia berharap bisa terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di Jawa Timur.
“Harapannya adalah seluruh layanan di Jatim sudah mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digitalnya. Sehingga semua layanan bisa berjalan sistemik dan digital,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia mengatakan bahwa kesiapan seluruh jajaran di birokrasi pemerintahan menjadi kunci akan suksesnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.
“Kesiapan dari _panjenengan_ semua jadi kunci bagi hasil penilaian. Selain itu persiapan yang matang seperti Bimtek siang hari ini bisa jadi satu upaya untuk penyempurnaan nilai saat penilaian,” ungkapnya. “Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau biaa tercapai,” pungkasnya.tam
