DPRD Surabaya, Bhirawa.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, memberikan pendapat mengenai potensi besar aset-aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang saat ini mangkrak dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Enny menilai banyak aset Pemkot yang belum dikelola dengan baik, padahal aset-aset tersebut memiliki potensi untuk mendatangkan pendapatan signifikan melalui kerjasama dengan pihak swasta atau penyewaan.
Menurut Enny, ini juga bisa membantu Pemkot dalam efisiensi anggaran dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
“Sebagai anggota dewan, saya menyadari bahwa tidak semua aset bisa dimanfaatkan langsung oleh pemerintah. Namun, banyak aset, seperti lahan-lahan kosong, yang sebenarnya dapat disewakan atau dijadikan tempat usaha,” ujar Enny Minarsih, Senin (10/3/2025).
Enny yang juga seorang pengusaha salon dan spa Muslimah ini mengungkapkan bahwa lahan-lahan milik Pemkot Surabaya, terutama yang berada di lokasi strategis, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.
Ia mengusulkan agar Pemkot menggandeng perusahaan-perusahaan dengan reputasi baik, seperti jaringan franchise atau perusahaan besar lainnya, untuk mengelola aset tersebut. Dengan pendekatan ini, aset yang selama ini terbengkalai dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar.
Sebagai contoh konkret, Enny mengungkapkan kerjasama Pemkot dengan perusahaan swasta seperti Starbucks yang telah menyewa lahan milik Pemkot. Ia menilai kerjasama semacam ini bisa dijadikan model bagi pengelolaan aset lainnya yang masih terbengkalai.
“Lahan yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan swasta berpengalaman tentu akan dikelola dengan baik. Jadi, lebih baik disewakan daripada dibiarkan mangkrak begitu saja,” ungkap anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Enny menekankan pentingnya pemetaan aset-aset Pemkot yang memiliki potensi strategis untuk dikelola, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah. Melalui kerjasama ini, Pemkot bisa meningkatkan PAD, yang tentunya bermanfaat untuk pembangunan kota Surabaya.
Komisi B DPRD Surabaya telah mendorong Pemkot untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan aset-aset yang ada. Pembahasan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga telah dilakukan dengan fokus untuk mendata dan mengevaluasi aset mana yang bisa segera dimanfaatkan.
“Pendapat kami diterima dengan baik oleh Pemkot. Mereka setuju bahwa aset yang tidak terpakai harus didata terlebih dahulu, kemudian diprioritaskan mana yang bisa segera dimanfaatkan,” jelasnya.
Enny berharap dengan pemanfaatan aset yang lebih optimal, Pemkot dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Surabaya, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi.
“Yang penting, aset tersebut jangan sampai mangkrak. Jika tidak bisa dimanfaatkan untuk bisnis, setidaknya bisa digunakan untuk fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [dre.hel]