DPRD Kab Madiun, Bhirawa
Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyoroti langkah -langkah startegis yang akan dilakukan Pemkab dalam mengantisipasi efek pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang akan dilakukan pemerintah pusat di tahun 2026 mendatang.
Sorotan ini disampaikan fraksi -fraksi dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun TA 2026, di ruang Rapat DPRD setempat, Selasa (21/10).
Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH MAk dan Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi menghadiri langsung rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tersebut.
Melalui juru bicaranya masing-masing, 7 fraksi di DPRD Kab. Madiun menyampaikan pandangan umumnya untuk penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026. Dari tujuh fraksi, sebagian besar menyoroti langkah strategis apa yang akan diambil ekskutif untuk mengatasi turunnya TKD (Transfer Keuangan Daerah).
Namun di sisi lain, fraksi-fraksi dewan juga menyarankan agar pihak ekskutif dapat meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat untuk menutupi berkurangnya TKD.
Selain itu, perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dari Fraksi Golkar Nurani Rakyat yang mempertanyakan sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengawal program nasional Makan Bergizi Gratis, agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Menanggapi pertanyaan fraksi terkait turunnya TKD, Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto menegaskan semua Pemda terkena efisiensi, sehingga pihaknya harus bisa menyesuaikannya. Menurutnya, dibalik efisiensi, maka optimalisasi juga yang harus lakukan sehingga skala prioritas betul-betul dilakukan untuk mendapatkan output yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Peningkatan PAD juga harus kita lakukan, dengan cara berinovasi namun tetap berhati-hati. Seperti mengoptimalkan BUMD kita, agar mereka lebih produktif karena persaingan semakin ketat. Jadi langkah untuk meningkatkan produktifitas pasti kita lakukan,”kata Bupati memberikan jawaban.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Madiun, Fery Sudarsono dan diikuti oleh para pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, Sekda Ir. Tontro Pahlawanto, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, jajaran OPD, direktur RSUD Caruban dan Dolopo, BUMD, para Kabag dan Camat se-Kabupaten Madiun. [dar.gat]