DPRD Surabaya, Bhirawa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti arah pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, S.Sos., M.Si., menilai fokus pembangunan yang terlalu dominan pada sektor infrastruktur fisik dinilai perlu diseimbangkan dengan pembangunan sosial.
“Kalau saya lihat, pembangunan lebih banyak pada aspek fisik seperti jalan dan saluran. Itu sebenarnya tidak masalah, tapi anggaran kita terbatas. Jangan sampai semua habis untuk proyek fisik,” ujar Machmud dalam wawancara seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025).
Ia menekankan bahwa anggaran juga perlu diarahkan untuk menyentuh aspek sosial masyarakat seperti ruang bermain anak dan tempat ibadah. Menurutnya, aspek sosial sering kali terabaikan dalam perencanaan, padahal sama pentingnya bagi kualitas hidup warga kota.
Lanjut Machmud, DPRD berkomitmen melakukan pengawasan terhadap implementasi RPJMD agar pembangunan tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
“Kita akan terus mengawal dan mengevaluasi tiap tahun. Apakah target-target itu tercapai atau tidak, akan kami pertanyakan dalam rapat-rapat evaluasi berikutnya,” tegasnya.
Terkait indikator keberhasilan, ia mengakui bahwa saat ini belum ada tolok ukur yang benar-benar konkret dan terukur. Meski dibandingkan dengan daerah lain Surabaya dinilai sudah cukup baik, ia menilai hal tersebut belum cukup.
“Jangan puas hanya karena kita lebih baik dari daerah lain. Anggaran kita Rp12 triliun, besar sekali. Tapi kalau Rp3 triliunnya hanya untuk gaji ASN, ya harus ada hasil nyata dari sisa anggaran itu yang dirasakan masyarakat,” tegas Machmud.
Ia berharap pembangunan lima tahun ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. [dre.hel]