DPRD Kota Malang, Bhirawa
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengkritisi rendahnya realisasi belanja daerah hingga akhir Oktober 2025 yang baru mencapai sekitar 61,5 persen dari total anggaran.
Menurutnya, capaian tersebut tergolong rendah untuk periode sepuluh bulan berjalan, karena idealnya sudah berada di kisaran 75 hingga 80 persen.
Bayu menilai lambatnya penyerapan anggaran akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
“Serapan yang rendah menunjukkan pelaksanaan kegiatan belum optimal. Padahal kita sudah mendekati akhir tahun anggaran,” ujarnya, Senin (3/11) kemarin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Klojen ini menekankan bahwa rendahnya serapan anggaran berpotensi menumpuk pekerjaan infrastruktur di penghujung tahun, yang bertepatan dengan musim penghujan. Ia menyebut kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
“Banyak proyek fisik baru dikerjakan menjelang tutup tahun. Akibatnya dikejar waktu, terganggu cuaca, dan hasilnya tidak maksimal. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Bayu juga menyoroti dampak sosial dari pelaksanaan proyek di musim hujan, yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat. Selain menurunkan kenyamanan dan memperparah kemacetan, aktivitas warga dan roda ekonomi lokal juga terganggu oleh proses pengerjaan yang lamban dan berlarut-larut.
Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD Kota Malang mendorong agar Pemkot segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.
“Kami berharap ada langkah konkret, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur, perdagangan, dan UMKM,” ujarnya.
Bayu juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih sigap dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas bagian agar tidak terjadi keterlambatan yang menumpuk di akhir tahun.
“Setiap OPD harus punya sense of urgency. Jangan menunggu akhir tahun untuk bergerak,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Bayu menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran secara ketat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran besar, tapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang,” pungkasnya. [mut.dre]