Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji
Kota Malang, Bhirawa.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyatakan keprihatinannya atas gangguan pasokan air yang dialami pelanggan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Gangguan ini muncul akibat pengerjaan proyek drainase di beberapa titik di Kota Malang.
Menurut Bayu, persoalan ini sebenarnya dapat dihindari jika sejak awal ada koordinasi yang baik antara pelaksana proyek dan Tugu Tirta.
“Kejadian seperti ini seringkali disebabkan oleh minimnya komunikasi teknis antara kontraktor proyek drainase dan Tugu Tirta. Dampaknya, masyarakat menjadi korban karena terganggu layanan air bersihnya,” kata Bayu, Senin (21/10).
Bayu menegaskan, proyek pembangunan baik oleh Pemkot Malang maupun pihak lain seharusnya tidak mengorbankan pelayanan publik. Komisi B yang menjadi mitra kerja Tugu Tirta akan meminta penjelasan resmi dari manajemen perusahaan daerah tersebut terkait kronologi dan langkah penanganan gangguan.
“Kami ingin memastikan pelayanan air bersih tetap menjadi prioritas. Gangguan teknis boleh terjadi, tapi harus diantisipasi dan segera ditangani,” tegas Bayu.
Bayu juga menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan sistem siaga dari Tugu Tirta. Tim teknis harus siap 24 jam turun ke lapangan jika ada kebocoran atau gangguan.
“Jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Lebih jauh, Bayu meminta agar setiap proyek pembangunan yang berpotensi bersinggungan dengan jaringan utilitas seperti pipa air, listrik, dan kabel komunikasi wajib melibatkan koordinasi lintas instansi sejak tahap perencanaan.
“Perencanaan yang matang akan mencegah insiden berulang. Pemkot harus membuat mekanisme koordinasi teknis antar OPD dan BUMD,” pungkasnya.
Mengenai dampak gangguan terhadap pelanggan, Komisi B mendorong adanya kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Jika pelanggan sudah membayar tagihan tetapi tidak menerima pelayanan penuh, harus ada kompensasi yang adil, misalnya pengurangan tagihan,” jelas Bayu.
Selain itu, Bayu mengusulkan agar Tugu Tirta mengembangkan sistem pemetaan digital jaringan pipa yang terintegrasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Dengan sistem informasi yang jelas, kontraktor bisa menghindari benturan saat penggalian,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Bayu mengingatkan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu lama.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran. Koordinasi dan tanggung jawab antar lembaga harus diperkuat agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” tandasnya. (mut.hel).