Kota Madiun, Bhirawa.
Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (P- APBD) TA 2024 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono didampingi Wakil Ketua II, H. Armaya. Aacara itu juga dihadiri Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyantoi dan Forkopimda, Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun di gedung DPRD setempat, Selasa (6/8).
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun dari tujuh Fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi PKS-PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PSI-Nasdem.Red) memberikan saran, pendapat dan pertanyaan kepada Wali Kota Madiun. Sedang Fraksi Gerindra tidak memberikan Pemandangan Umum Fraksinya tanpa memberikan alasan yang jelas.
Para Fraksi-Fraski DPRD Kota Madiun dalam PU nya menyoroti soal tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di Kota Madiun disebutkannya meningkat. Seperti yang dikatakan, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun yang sekaligus pimpinan rapat paripurna, sorotan terkait masalah TPT dan angka kemiskinan merupakan sikap kritis terhadap pengelolaan APBD eksekutif.
Angka kemiskinan malah naik. Proyeksi terget penurunan di tahun 2024 sebesar 4,45 persen. Nyatanya saat ini mencapai 4,63 persen. Semenatara itu belanja hibah dan belanja bantuan sosial meningkat Rp 15 miliar. “Informasinya terjadi miss data,”kata Istono kepada awak media usai rapat paripurna.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto kepada awak media usai rapat paripurna menjelaskan, soal TPT dan tingkat kemiskinan di Kota Madiun pada 2024 sebagaimana dipertanyakan dalam rapar pari purna penyampaian PU Ftaksi-Fraksi DPRD Kota Madiun itu, sepertinya terdapat kesalahan teknis terkait angka proyeksi kemiskinan.
Diharapan kepada awak media, Pj. Wali Kota Madiun mengklaim ada penurunan, bukan naik. Hal ini mengacu data BPJS setempat, turun dari 4,74 persen menjadi 4,38 persen. “Dalam masalah ini, Kamii sudah berupaya meksimal. Tapi mohon maaf, data yang disampaikan oleh Fraksi tidak terjadii kesalahanah data lama. Karena itu, dalam waktu dekat akan kami ubah dan menjawab apa yang menjadi permasalahan tadi,”jelas Pj. Wali Kota.
Masih menurut Pj. Wali Kota Madiun, dia menilai aangka kemiskinan di Kota Madiun cukup krusial. Dan harus terkontrol by name by address. Sehingga tidak terjadi kesalahan input data. Sebagai contoh, di Kota Madiun ini ada warga luar kota yang tinggal di Kota Madiun, namun tersurvei. “Kalau warga kota Madiun (miskin.red) jumlahnya tidak terlalu banyak karena campur tangan kita maksimal,”tegas Pj. Wali Kota. [dar.wwn]
