DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim bersuara lantang dalam rapat paripurna yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Hampir seluruh fraksi menyoroti satu isu krusial yakni lemahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).JFraksi PKS lewat juru bicaranya, Khusnul Khuluk, menyebut ada sisa anggaran tak terserap mencapai Rp1,38 triliun atau 3,86 persen dari total belanja. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah tercatat melakukan serpan anggaran di bawah rata -rata 96,14 persen, bahkan ada yang berada di kisaran kurang 80 persen.
Untuk diketahui penelusuran redaksi Bhirawa , berdasar PAPBD 2024 Jawa Timur yang disahkan media Agustus 2024 anggaran belanja mencapai Rp. 35,903 triliun.
Untuk itu FPKS menyoroti serapan belanja modal yang masih jauh dari maksimal, terutama pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mencapai 78,67 persen.
“Pemprov harus melakukan evaluasi total terhadap OPD teknis. Perencanaan dan pengawasan mesti ditingkatkan agar APBD tahun depan tidak mengalami hal serupa,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Lewat juru bicara Dewanti Rumpoko, fraksi berlambang banteng itu menilai proporsi belanja modal sangat rendah, hanya 6,66 persen atau sekitar Rp2,3 triliun dari total belanja daerah. Padahal, standar nasional idealnya berada di angka 20-25 persen.
“Kami mendesak Pemprov menyusun peta jalan belanja modal bertahap hingga mencapai 20 persen pada 2026. Ini penting untuk menekan SILPA yang saat ini mencapai Rp4,7 triliun,” ujar mantan Wali Kota Batu itu.
Fraksi PDIP juga menyoroti rendahnya serapan di sektor infrastruktur strategis. Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi belum menyentuh target minimal 95 persen.
Mereka mendorong percepatan proyek infrastruktur melalui skema multiyears, dengan target progres fisik 90 persen hingga triwulan ketiga tiap tahun anggaran.
Masalah lainnya, lanjut Dewanti, adalah manajemen bansos. Serapan belanja bantuan sosial hanya 89,66 persen, dan bantuan keuangan ke daerah 91,75 persen.
Ia menyebut lemahnya verifikasi dan ketidakterpaduan data menyebabkan bantuan sering terlambat dan tidak tepat sasaran.
Tak ketinggalan, Fraksi PKB yang diwakili Hikmah Bafaqih turut menyoroti lemahnya serapan anggaran di urusan pemerintahan pilihan seperti kelautan, pertanian, kehutanan, dan perindustrian yang hanya mencapai 92,04 persen.
“Bidang-bidang ini punya kaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Kami mendesak evaluasi menyeluruh, sekaligus penguatan koordinasi lintas OPD agar program tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti OPD dengan kinerja paling rendah. Dinas Peternakan, misalnya, hanya menyerap 71,95 persen anggaran. Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya 88,72 persen. Fraksi meminta ada pembinaan dan langkah tegas dari Pemprov.
Rapat paripurna tersebut menjadi ajang kritik sekaligus seruan perubahan. DPRD Jatim berharap, ke depan, perencanaan anggaran dilakukan lebih matang dan eksekusinya tidak lagi lamban.
“Jangan sampai anggaran hanya menumpuk jadi SILPA. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata,” pungkas Dewanti. [geh.gat]