DPRD Jatim, Bhirawa
Legislatif Jawa Timur menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan bioaya haji tahun 2025. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih mengaku bersyukur pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 turun sebesar 4 juta rupiah jika dibandingkan dengan biaya haji 2024.
Seperti diketahui, BPIH 2024 sebesar 93,4 juta rupiah, kini di 2025 turun menjadi Rp 89,4 juta dengan asumsi kurs 1 USD sebesar 16 ribu rupiah.
Hikmah menilai, penurunan BPIH merupakan langkah nyata pemerintah untuk meringankan beban yang ditanggung calon jemaah haji. Namun meski ada penurunan BPIH, tentu pelayanan haji tidak boleh juga turun. Pelayanan haji harus lebih ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah ada penurunan biaya haji, namun pelayanannya jangan ikut turun, tapi harus ada peningkatan,” kata Hikmah, Selasa (7/1).
Politisi PKB ini mengatakan pelayanan haji akan meningkatn disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu ketersediaan petugas haji.
Menurut Hikmah petugas haji harus kompeten, profesional, serta memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
“Agar pelayanan saat pelaksanaan haji bisa maksimal untuk menjaga kebasaahan ibadah haji, teruntuk bagi kaum perempuan dan rentan (lansia dan disabilitas),” ujarnya.
“Mereka harus bisa mejaga dan membimbing mereka dalam menjalankan ibadah haji. Baik dari sisi keamanan dan ibadahnya,” tuturnya.
Ketersediaan sarana dan prasarana haji juga harus ditingkatkan. Seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Tidak hanya itu, ketersediaan klinik baik yang ada di Makkah maupun di Madinah harus berada ditempat-tempat yang mudah diakses.
“Ketersediaan pelayanan medis menjadi sektor yang sangat vital bagi perjalanan ibadah haji. Apalagi jamaah kita didominasi kaum lansia yang rentan sakit saat musim haji,” pungkasnya. [geh.gat]
