DPRD Jatim, Bhirawa
Klaim penghematan energi dari rencana kebijakan work from home (WFH) ASN setiap Rabu di Jawa Timur harus mendapat pantauan komprehensif. DPRD Jatim mendesak Pemprov membuka data konkret, guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar efektif, bukan sekadar narasi tanpa dampak nyata.
Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan WFH. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana kebijakan ini mampu menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.
“Harus ada data yang dibuka ke publik. Penghematan energi itu harus terukur dan bisa dievaluasi, bukan sekadar asumsi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (26/3).
Ia menjelaskan, DPRD pada dasarnya memahami latar belakang kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi krisis energi global. Namun, tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kebijakan tersebut berisiko tidak efektif dan kehilangan arah.
Selain itu, Sri Wahyuni juga mengingatkan agar implementasi WFH tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran negara harus tetap dirasakan masyarakat, terlepas dari pola kerja yang diterapkan.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena perubahan sistem kerja,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
DPRD Jatim, lanjutnya, juga mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan WFH, termasuk kesiapan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung sistem kerja jarak jauh.
Tanpa dukungan teknologi yang memadai, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi baru, alih-alih memberikan penghematan energi.
“Evaluasi rutin dan kesiapan sistem digital itu kunci. Kalau tidak, kebijakan ini bisa kontraproduktif,” imbuhnya.
DPRD Jawa Timur memastikan akan mengawal ketat implementasi WFH setiap Rabu agar benar-benar tepat sasaran, efektif, serta mampu menjawab tantangan penghematan energi secara nyata, bukan sekadar respons jangka pendek. [geh.gat]
