DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Sidoarjo, Adam Rusydi, menyoroti lemahnya perencanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Kritik tajam ini disampaikan menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah Sidoarjo sejak Senin (10/11) sore hingga malam, yang kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik.
Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi itu turun sejak pukul 14.30 WIB dan baru mereda sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan laporan BPBD Sidoarjo, genangan air terjadi di beberapa kawasan karena sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air.
Menurut Adam, akar persoalan banjir di Sidoarjo bukan hanya pada intensitas hujan, melainkan pada ketiadaan perencanaan strategis jangka panjang.
Pria yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini menilai bahwa dalam R-APBD 2026, tidak terlihat adanya masterplan penanggulangan banjir yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Permasalahan banjir di Sidoarjo tentu tidak bisa langsung diatasi di masa pemerintahan Subandi-Mimik. Tapi dulu mereka menjanjikan akan membuat masterplan penanggulangan banjir. Ini harus segera dieksekusi,” tegas Adam saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (11/11).
Adam menambahkan, kondisi geografis Sidoarjo sebagai kota delta yang rawan banjir rob dan limpasan air hujan membutuhkan perencanaan teknis yang matang. Ia mengingatkan bahwa tanpa anggaran yang jelas untuk penyusunan masterplan, penanganan banjir hanya akan menjadi kegiatan tambal sulam tanpa arah.
“Kalau masterplan penanggulangan banjir tidak segera dianggarkan di tahun 2026, maka bencana genangan ini akan terus berlanjut. Kami dari Fraksi Partai Golkar sudah menyampaikan hal ini sejak penolakan pertanggungjawaban APBD kemarin,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Jatim ini pun menilai Pemkab Sidoarjo belum menindaklanjuti rekomendasi DPRD dalam penyusunan R-APBD 2026. Padahal, rekomendasi tersebut seharusnya menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Yang kami lihat justru hanya pembangunan infrastruktur jalan tanpa disertai masterplan yang jelas. Kalau hanya membangun jalan tanpa perencanaan terukur, manfaatnya tidak akan dirasakan masyarakat karena pembangunannya bersifat spontan saja,” ujarnya.
Adam menekankan bahwa semua pembangunan, terutama infrastruktur vital seperti jalan dan sistem drainase, harus memiliki peta jalan (roadmap) dan masterplan yang jelas agar manfaatnya optimal.
“Banjir ini bukan sekadar urusan air tergenang. Ini soal tata kota, soal keberlanjutan. Tanpa masterplan, kita hanya memadamkan api, bukan mencegahnya,” pungkasnya. [geh.gat]