DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arus mudik hingga arus balik Lebaran 2026. Berbagai langkah koordinasi lintas sektor telah dilakukan sejak awal Ramadan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menegaskan pihaknya telah melakukan serangkaian rapat kerja bersama mitra strategis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas PU Bina Marga Jatim, dalam rangka mengantisipasi potensi kendala transportasi.
“Kami sejak Ramadan sudah masif melakukan koordinasi, baik melalui rapat kerja di Surabaya maupun di daerah seperti Madiun, Kediri, hingga pengecekan langsung ke lapangan seperti Terminal Tipe B Maospati,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (25/3).
Tak hanya itu, lanjut dia, Komisi D juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah lain seperti Jember, Situbondo, hingga Malang untuk memastikan kesiapan infrastruktur, personel, dan sarana pendukung.
Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD, sehingga masyarakat Jawa Timur dapat menjalani perjalanan mudik maupun arus balik dengan aman, nyaman, dan lancar.
Khusnul Arif mengapresiasi upaya Dinas PU Bina Marga yang dinilai bekerja ekstra dalam menjaga kemantapan jalan provinsi sepanjang 1.666 kilometer dengan tingkat kemantapan mencapai lebih dari 86 persen.
Politisi Nasdem ini juga menyoroti kebijakan penghentian pekerjaan jalan pada H-7 Lebaran guna menghindari gangguan lalu lintas.
Selain itu, sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga juga telah menyiapkan posko siaga lengkap dengan alat berat dan sarana pendukung untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan.
Di sektor transportasi, kata dia, Dinas Perhubungan Jatim turut memperketat aspek keselamatan melalui ramp check kendaraan umum serta tes urine bagi pengemudi. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di terminal, tetapi juga di rest area, tempat wisata, dan titik-titik keramaian lainnya.
“Koordinasi dengan Dishub kabupaten/kota dan kepolisian juga harus terus diperkuat, terutama untuk rekayasa lalu lintas agar perjalanan pemudik tetap aman,” tegasnya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Komisi D mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena. Dinamika di lapangan dinilai sangat mungkin terjadi, sehingga kesiapsiagaan harus terus dijaga hingga arus balik selesai.
“Kami dorong dinas terkait terus turun ke lapangan dan membuka ruang komunikasi agar potensi masalah bisa diantisipasi lebih awal,” imbuhnya.
Selain pengawasan, Pemprov Jatim juga menghadirkan berbagai program layanan bagi masyarakat, seperti mudik gratis dari Jakarta menuju Jawa Timur, serta layanan angkutan gratis ke sekitar 20 kabupaten/kota. Program layanan Trans Jatim gratis selama dua hari juga menjadi bagian dari upaya meringankan beban masyarakat.
Ke depan, Komisi D DPRD Jatim mendorong pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan inovasi layanan transportasi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta.
“Harapannya, layanan transportasi ke depan semakin aman, nyaman, terjangkau, dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [geh.dre]
