DPRD Kota Batu, Bhirawa
DPRD Kota Batu mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota ini agar ‘tidak main-main’ dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini untuk menjawab kebutuhah masyarakat, terutama mitigasi dan pananganan bencana, membangun masa depan petani, hingga solusi kemacetan.
Ketua DPRD Kota Batu M Didik Subiyanto menegaskan di tahun ini Dewan tidak ingin melihat ada warga yang mengeluh jalan rusak di depan rumahnya, ataupun para petani yang kesulitan air irigasi. Padahal untuk menyediakan itu semua anggaran sudah tersedia.
“APBD 2026 adalah uang rakyat, maka kembalinya harus dalam bentuk kemudahan hidup bagi rakyat Kota Batu,” ujar Haji Biyanto, panggilan akrab Didik Subiyanto, Selasa (13/1).
Ia menjelaskan di tahun ini ada anggaran besar yang mencapai Rp1,016 triliun yang jarus dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
APBD ini harus menjadi solusi nyata bagi persoalan spesifik yang dihadapi warga saat ini. Karena itu anggaran tidak boleh habis hanya untuk belanja rutin, tapi juga menjawab keluhan masyarakat di akar rumput.
Biyanto memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi aspirasi utama warga Kota Batu dan harus terakomodasi dalam APBD 2026.
Salah satunya dilakukannya optimalisasi anggaran untuk pelebaran jalan penghubung antar desa, serta pemeliharaan jalur alternatif guna memecah kepadatan arus wisatawan.
Selain itu, juga harus diprioritaskan pelaksanaan visi misi Mbatu Sae di sektor pertanian. Di ssktor ini harus ada prioritas anggaran untuk menjamin distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran. Selain itu juga bantuan teknologi pertanian dalam program smart farming, serta perbaikan irigasi di wilayah-wilayah produktif.
Tak hanya itu, alokasi anggaran juga sudah secara logis memperhatikan soal penanganan bencana baik untuk penguatan dinding plengsengan di titik rawan longsor. Dan tak kalah penting adalah normalisasi drainase untuk mencegah banjir luapan saat musim penghujan.
Selain infrastruktur, kebutuhan spesifik terkait penurunan angka stunting dan pembiayaan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) juga harus tetap menjadi prioritas.
Dalam hal ini DPRD meminta Dinkes untuk proaktif memastikan tidak ada warga miskin yang tertolak saat membutuhkan layanan medis di RSUD maupun Puskesmas.
“Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah,” tegas Biyanto.Apalagi tantangan Kota Batu ke depan semakin besar, terutama sebagai destinasi wisata nasional.
Eksekutif harus memastikan infrastruktur Kota Batu telah siap dengan lingkungan yang terjaga, serta masyarakatnya yang berdaya secara ekonomi.
Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ludi Tanarto juga tengah melakukan penyelarasan Standar Harga Satuan (SHS).
Hal ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang disusun realistis dan akuntabel, serta mencegah adanya pemborosan anggaran pada pos-pos yang tidak mendesak.
“Setiap bentuk pengabdian kita adalah tanggung jawab moral. Kami ingin APBD 2026 menjadi landasan hukum yang kuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik,” tambah Ludi.
Diketahui, saat ini dokumen Raperda APBD 2026 telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi. Diharapkan pada pelaksanaannya nanti, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengeksekusi program dengan inovasi tinggi dan profesionalisme demi mewujudkan kesejahteraan warga Kota Batu.n (nas.dre)