DPRD Gresik Apresiasi Tindakan Tegas BGN Terhadap SPPG yang Tidak Sesuai Aturan

Gresik, Bhirawa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memberikan apresiasi atas sanksi tegas yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Sembilan SPPG tersebut dikenai sanksi penghentian sementara operasional atau suspend karena dinilai tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat melalui BGN sudah tepat dan sesuai.

“Sudah tepat memberikan sanksi dari pemerintah pusat terhadap sembilan SPPG di Kabupaten Gresik yang dihentikan sementara operasionalnya untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Mujid Ridwan menjelaskan sebenarnya setiap SPPG telah dilengkapi dengan tenaga ahli gizi serta standar pelayanan kesehatan yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, baik dalam hal penyajian menu makanan kepada siswa maupun dalam pengelolaan dapurnya.

“SPPG sudah dilengkapi ahli gizi dan standar pelayanan kesehatan, jadi menu MBG tidak bisa asal-asalan. Di dapur MBG juga harus higienis, mulai dari tempat nasi hingga proses penyajiannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan dapur MBG seharusnya beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Hal ini penting agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan status gizi anak sekolah, dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

“Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah agar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penindakan harus tegas agar mereka tidak bekerja secara asal-asalan,” tambahnya. [kim.kt]