Pasuruan, Bhirawa
DPRD Kabupaten Pasuruan mengapresiasinya peran CSR dalam pembangunan. Optimalisasi CSR berdampak dalam pembangunan daerah hingga ekonomi perusahaan lokal.
“Saya sangat mengapresiasi CSR untuk aspek pembangunan. Sumber dan pengelolaan menjadi skala prioritas masyarakat. Tak hanya diberi ruang, tapi juga sanksi agar bisa memajukan daerah, perusahaan juga bisa membantu daerah,” ujar Eko Suryono dari Fraksi Gabungan saat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait tata kelola CSR dan reformasi birokrasi di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (11/3).
Pihaknya juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi melalui penggabungan perangkat daerah dan digitalisasi.
“Dalam memajukan pembangunan pemerintah pusat, ada penggabungan perangkat daerah bukan penyetaraan tapi prioritas, sesuai visi misi ada sistem digitalisasi melalui proses pengerjaan program,” papar Eko Suryono.
Dari Fraksi Gorkar, Gaung juga menyoroti kondisi perusahaan lokal saat ini. Karena, permasalahan soal manajemen.
“Saat ini, sebaiknya perda ini mempertimbangkan badan usaha. Tak semua perusahaan juga melanggar aturan, atau karena soal manajemen hingga lesu pasar,” papar Gaung.
Pihaknya juga menyoroti ketimpangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasuruan. Pasalnya, Kabupaten Pasuruan sendiri Rp 4,8 juta, sedangkan Kabupaten atau Kota lainnya masih ada yang Rp 3 juta. Perusahaan juga ada ancang-ancang pindah, karena hal itu. [hil.gat]