Bank BTN Syariah Konsisten dalam Pembiayaan Perumahan Inklus
Bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan percetakan dengan gaji di bawah Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK), membuat Ucha Torindiansyah awalnya tidak memiliki keberanian diri untuk membeli rumah. Bayang-bayang besarnya nilai uang muka yang harus disiapkan, dan kerumitan syarat administrasi yang sulit dipenuhi, membuat ayah dari satu orang anak ini maju mundur untuk membeli rumah dan nyaris pasrah dengan kondisi yang menghimpitnya.
Wahyu Kuncoro, Harian Bhirawa
“Keputusan untuk membeli rumah itu muncul ketika situasi keluarga membuat jiwa dan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga bangkit,” ucap Ucha dengan mata menerawang sambil mencoba mengingat peristiwa yang membuatnya nekat mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Bank BTN Syariah Gresik Jawa Timur tiga tahun silam.
Menurut Ucha, keputusannya untuk memiliki rumah sendiri itu berawal dari situasi keluarga besarnya yang sering salah paham untuk hal-hal yang kecil. Sebelum memiliki rumah sendiri, Ucha beserta keluarga kecilnya tinggal bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya.
“Satu rumah ditempati dengan tiga keluarga. Keluarga saya, orang tua dan keluarga dari kakak saya,” jelas Ucha.
Awalnya hidup berkumpul dengan keluarga besar mungkin menyenangkan karena rumah selalu ramai. Namun lama – kelamaan, kondisi mulai berubah.
“Salah paham mulai sering terjadi di antara kami. Baik karena persoalan keuangan atau mungkin karena persoalan anak-anak,” jelas Ucha lagi.
Konflik-konflik kecil yang terus terjadi itu akhirnya memaksa Ucha untuk berani membeli rumah kecil. Akhirnya, setelah keliling mencari-cari perumahan yang ada didapatkanlah Perumahan Akhtara Residence di daerah Kedamean Gresik. Harganya di tahun 2021 dulu adalah Rp250 Juta. Kemudian mendapatkan diskon dari pengembang sehingga tinggal Rp 220 Juta rupiah.
“Selanjutnya kami mengajukan KPR ke Bank BTN Syariah dengan tenor waktu 15 tahun,” jelas Ucha.
Tidak perlu menunggu lama, akhirnya dia mendapat kabar kalau pengajuan KPRnya disetujui. Namun tenor pinjamannya menjadi 20 tahun.
“Kata pihak bank BTN Syariah kalau 15 tahun, akan memberatkan angsurannnya. Saya pun tidak mempersoalkan perubahan tenor pinjaman tersebut,” jelas Ucha sumringah.
Menariknya, jelas Ucha, ketika kabar KPRnya disetujui itu disampaikan ke istri dan keluarganya, semuanya tidak percaya dan bahkan mengingatkan kalau itu modus penipuan.
“Mungkin mereka tidak yakin, bahwa buruh kecil seperti saya akan disetujui pihak bank, apalagi mereka juga tidak tahu Bank BTN itu seperti apa,” tutur Ucha lagi.
Singkat cerita, setelah tanya ke sana kemari lanjut Ucha akhirnya keluarga meyakini bahwa persetujuan KPR yang diajukan benar-benar nyata.
“Keyakinan semakin kuat setelah tahu kalau Bank BTN Syariah itu bank milik negara. Maklum orang kecil mas,” ungkap Ucha sambil tertawa.
Setelah melalui proses administrasi, akhirnya realisasi KPR pun ditandatangani.
“Seingat saya semua prosesnya lancar dan pihak bank sangat melayani dan membantu kami. Bagi kami yang buruh kecil ini bisa mendapatkan KPR kepemilikan rumah itu ibarat mimpi yang jadi nyata,” ungkap Ucha sambil menghela nafas dalam.
“Jadi akhirnya KPR saja disetujui Bank BTN Syariah selama 20 tahun. Lima tahun pertama dengan angsuran Rp1,7 juta dan sisanya dengan angsuran flat sebensar Rp2,2 juta,” jelas Ucha.
Menurut Ucha, sekarang ini layanan Bank BTN utamanya dalam hal mendukung masyarakat memiliki rumah kian mudah dan mengerti kondisi nasabahnya.
“Beberapa teman saya yang hanya buruh kecil, bahkan beberapa lagi hanya tukang gojek online bisa disetujui pengajuan kredit rumahnya oleh Bank BTN Syariah,” tambah Ucha menjelaskan nasib teman-temannya.
Ucha, dan beberapa temannya yang hanya seorang buruh kecil atau hanya tukang gojek online barangkali merupakan representasi kelompok masyarakat yang secara ekonomi nyaris tidak diperhitungkan dalam kepemilikan rumah karena keterbatasan perekonomian, sementara secara faktual sangat membutuhkan rumah.
“Banyak teman-teman lain yang membutuhkan rumah namun mereka tidak tahu bagaimana caranya agar bisa memiliki rumah. Dari aspek kemampuan membayar angsuran mungkin bisa, namun dari aspek pemenuhan syarat administrasi seperti slip gaji dan lain-lain ini yang kebingungan jalan keluarnya,” tutur Ucha lagi.
Bahwa kisah yang dialami Ucha dan beberapa temannya tersebut sesungguhnya merepresentasikan betapa kebijakan perbankankan khususnya terkait kepemilikan rumah sungguh sangat dirindukan kalangan masyarakat bawah.
“Kebijakan subsidi KPR bagi masyarakat kecil akan sangat membantu masyarakat bawah untuk memiliki rumah,” kata pengamat properti yang juga dosen Institut Teknologi Sepuluh Novemver (ITS) Surabaya Dr Machsus Fawzy.
Menurut Machsus, program KPR Bersubsidi yang dihadirkan Bank BTN yang menyasar mitra driver Gojek Online dan juga pekerja informal layak diapresiasi karena mulai dirasakan dampaknya.
Pengamat industri properti itu memandang kolaborasi tersebut dapat menjawab hambatan yang umumnya ditemui oleh para pekerja sektor informal untuk dapat dapat akses dalam memperoleh rumah yang layak huni.
“Saya lihat hadirnya program ini dapat mempermudah mereka khususnya yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan kesempatan memperoleh rumah yang layak huni, dengan menjawab dua hambatan dalam memiliki rumah yaitu harga rumah yang sudah terlampau tinggi dan penghasilan yang tidak mencukupi,” kata Machsus saat ditemui di Kampus ITS Surabaya, Jumat (14/2/2025).
Melalui program tersebut, para mitra driver Gojek akan diberikan dukungan dalam hal kemudahan pembiayaan, di antaranya nilai uang muka khusus Rp2 juta dan cicilan pembelian rumah mulai dari Rp 885.000 – Rp1,3 juta per bulan. Adapun rumah yang tersedia bagi para mitra driver adalah hunian tipe 27/60 seharga Rp140 Juta dengan bantuan subsidi keuangan Rp40 juta.
Lebih lanjut Machsus mengatakan, hal lain yang patut diapresiasi ialah pemilihan lokasi yang cukup strategis yaitu di wilayah Gresik dan Sidoarjo yang sangat dekat dengan tempat mereka kerja di Surabaya.
Hal itu merupakan contoh yang baik karena turut mempertimbangkan kemudahan operasional dari targetnya yaitu para mitra driver Gojek.
“Pemilihan lokasi saya lihat juga bagus, karena kalau rumah yang terjangkau ini sebenarnya banyak, hanya saja biasanya lokasinya jauh dari pusat kota,” kata Machsus lagi.
“Khusus di program ini bisa menghambat operasional para mitra driver Gojek jika lokasi yang tidak strategis karena kan mereka harus ber wara-wiri di pusat kota. Tentunya, saya berharap program yang baik ini bisa dilanjutkan dan dihadirkan juga di kota-kota lain,” kata dia.
Program tersebut tegas Machsus, merupakan salah satu strategi dari Pemerintah untuk mempermudah mereka yang bekerja di sektor informal untuk bisa memiliki rumah.
“Program itu juga merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang bekerja di sektor informal,” katanya.
BTN Konsisten Pembiayaan Perumahan Inklusif
Dikonfirmasi terpisah, Branch Manager BTN Syariah Surabaya Kurnia Muhammadi mengungkapkan Bank BTN Syariah memiliki komitmen yang besar dalam pembiayaan perumahan yang inklusif sehingga mendorong dan membantu para pekerja dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR) termasuk bagi pekerja sektor informal maupun pengemudi ojek online (ojol).
Kurnia menuturkan bahwa pihaknya telah menyalurkan KPR untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), alias KPR subsidi kepada pekerja sektor informal.
“Jumlahnya memang harus dinaikkan, at least kami pengen 20 persen dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal,” ujarnya di Surabaya, Jumat (14/2/2025). Kendati begitu, penyaluran KPR subsidi untuk sektor informal menghadapi tantangan, sebab tidak ada pencatatan penghasilan yang jelas dan rapi, seperti pada pekerja sektor formal yang memiliki slip gaji.
“Bank kan harus lihat dokumen, itu persoalan terbesarnya. Nah, kalau sektor informal kan dokumennya (catatan penghasilan) rada kacau,” kata dia.
Maka dari itu, kata Kurnia, pemerintah tengah membahas skema yang tepat untuk memudahkan pekerja sektor informal mengajukan KPR. Ia menyebut salah satu skema yang memungkinkan untuk sektor ini adalah melihat rekapan atau track record tabungan dari pekerja informal tersebut. Jika tabungannya berjalan baik dalam kurun waktu 3-6 bulan terakhir, maka bank dapat menyetujui pengajuan KPR dari pekerja informal tersebut.
“Jadi memang kita lagi buat, sudah deh dia nabung 3-6 bulan, dari itu saja dokumennya, kalau track record nabungnya bagus, yasudah kita kasih,” katanya.
Selain dilihat dari tabungan, skema lain yang juga disiapkan adalah dengan pelibatan asosiasi atau paguyuban bidang kerja tertentu, serta perusahaan yang bermitra dengan pekerja sektor informal.
Pada pengemudi ojol, misalnya, terdapat perusahaan aplikator yang dapat melakukan pemotongan dari penghasilan harian pengemudi tersebut.
“Kayak sopir ojek online, kan ada kerja sama, dia potong harian. Nah, itu bisa ada dokumen kan, jadi bisa juga (mengajukan kredit),” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah masih terus mematangkan skema penyaluran KPR subsidi yang tepat bagi pekerja sektor informal. Adapun target penyaluran KPR subsidi untuk sektor informal di tahun ini sebanyak 220.000-300.000 penerima.
“Jadi how to verified this (pekerja informal) itu yang kita lagi terus cari cara. Kalau yang asosiasi kita sudah ketemu, tapi kalau yang lepasan ini, kita cari cara terus, tapi mungkin nabung cara paling gampang,” tambahnya.
Prinsipnya, tegas Kurnia pihaknya akan memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kita siap dengan berbagai skema pembiayaan, tergantung kebijakan pemerintah nanti seperti apa,” terang dia.
Dalam hal perumahan, pihaknya tidak hanya menyediakan skema kredit kepemilikan rumah, tetapi juga ada kredit angunan rumah, yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perbaikan rumah.
Ia mengatakan, selama ini, pihaknya banyak melayani KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Hampir 85 persen (KPR) dari MBR,” terang dia. Kurnia pun optimistis bahwa industri perumahan, terutama di Surabaya dan sekitarnya akan tumbuh positif.
Butuh Sinergi dan Kolaborasi
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur beberapa waktu lalu mengingatkan backlog rumah saat ini sekitar 40 juta. Pemerintah pun terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan berkolaborasi dengan developer perumahan dan perbankan.
“Banyak rakyat kita yang rumahnya tidak layak huni dan belum punya rumah,” terang Fahri kepada sejumlah wartawan di Surabaya.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo sangat sedih melihat kondisi tersebut.
Pihaknya mendorong swasta untuk membangun dengan kemudahan soal pertanahan dan perizinan. Setelah itu, pemerintah akan menciptakan pasar secara masif, terutama pada 70% rakyat kelas menengah ke bawah.
Ia mengatakan, perbankan juga harus memberikan dukungan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memiliki rumah yang layak huni.
“Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif (baik untuk perbaikan rumah ataupun untuk kredit rumah),” kata dia.
Menurut Fahri, jumlah backlog rumah secara nasional sekitar 40 juta, baik yang tidak layak huni maupun yang tidak punya rumah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai menyatakan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Adik, sektor perumahan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.
“Sektor perumahan menjadi salah satu agenda penting yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti tertuang dalam Program Tiga Juta Rumah yang mengemban amanat pemenuhan tiga juta hunian per tahunnya di perdesaan dan perkotaan,” kata dia.
Menurut Adik, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melihat perlu menggunakan produksi dalam negeri, yang asalnya dari manufaktur Indonesia dan sumber daya alam Indonesia, karena dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect).
Adik yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Kadin Jatim ini menambahkan, BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah terus memantapkan posisinya sebagai mitra terpercaya pemerintah untuk perumahan rakyat. Lebih lanjut, Hirwandi mengatakan, BTN Syariah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional.
Selama pemerintahan sebelumnya di bawah Joko Widodo, BTN Syariah telah menjadi akselerator bagi program Satu Juta Rumah untuk mengurangi backlog perumahan dengan menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.
Kemampuan dan pengalaman BTN Syariah bersama induk dalam mendukung program tersebut terus dilanjutkan ke Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sejalan dengan transformasi digital BTN induk untuk menyediakan layanan perbankan dan keuangan satu atap (one stop housing financial solution), BTN Syariah juga turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti, ” ujar Hirwandi menutup perbincangan dengan Bhirawa. [***]