Pemanfaatan ruang laut merupakan isu strategis yang penting bagi Indonesia, mengingat negara ini adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Sehingga, tidak salah jika pemerintah perlu di dorong untuk dapat memanfaatkan ruang laut guna meningkatkan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan maritim. Terlebih, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut sebesar 707 miliar rupiah atau sebesar 212% dari target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 333 miliar rupiah. Penerimaan terbesar sekitar 67% diterima dari kegiatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Meski memiliki potensi besar, tentu dalam implementasinya pemerintah dalam pemanfaatan ruang laut ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Salah satu kendala besar adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara kementerian dan lembaga terkait. Pengelolaan ruang laut melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Laut. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan yang dihasilkan bisa tumpang tindih atau tidak berjalan optimal. Begitupun, penegakan hukum terkait pengelolaan laut masih menjadi kendala besar, terutama dalam mengatasi illegal fishing, penambangan liar, dan aktivitas yang merusak lingkungan laut.
Ditambah, infrastruktur yang mendukung pemanfaatan ruang laut, seperti pelabuhan, pusat pengolahan hasil laut, serta fasilitas penunjang lainnya, masih belum memadai di banyak wilayah. Selain itu, penggunaan teknologi maritim canggih, seperti radar, satelit, dan drone, juga terbatas, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam memantau dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut. Keterbatasan tenaga ahli dan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan laut, riset kelautan, dan teknologi maritim merupakan hambatan signifikan. Sehingga, pemerintah perlu memperbanyak ilmuwan, insinyur, dan teknisi yang dapat mengembangkan sektor kelautan secara optimal.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar-lembaga, memperkuat penegakan hukum, mengembangkan infrastruktur maritim, serta berinvestasi dalam teknologi dan SDM. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal serta adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari strategi pemanfaatan ruang laut.
Berlinda Galuh P. W
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
