Kemajuan teknologi yang semakin gencar dan masif rupanya menjadi perhatian tersendiri di tengah masyarakat, begitupun dengan persoalan literasi membuku. Pasalnya, dengan kemajuan teknologi setidaknya membawa pada perbaikan literasi membaca masyarakat. Indeks literasi baca masyarakat Indonesia meski terus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya dengan berbagai upaya membangun berbagai akses membaca sebagai indikator penting dan mendorong budaya baca sejak dini.
Survei Indeks Perpustakaan Nasional RI di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi tersebut menunjukkan, nilai indeks kegemaran membaca pada tahun 2023 masih 26,5. Laporan Kinerja Perpusnas secara nasional hanya memenuhi 20%, ada 154.359 unit dari jumlah kebutuhan sebanyak 767.951 unit. Sedangkan merilis survei IDN Research Institute yang bekerja sama dengan Advisia dalam Indonesia Gen Z Report 2024 melaporkan gen Z masih membaca buku fisik sebesar 24%, 50% memilih membaca artikel di portal online. Sebesar 19% memilih membaca e-book,(Kompas,9/1/2024)
Itu artinya, masalah literasi di Tanah Air bukan semata-mata rendahnya minat baca. Terbukti gen Z sendiri ada minat baca namun lebih ke akses media online. Sedangkan ketersediaan akses sarana membaca pun di negeri terkalkulasi masih minim dan terbatas. Masih banyak desa yang belum mempunyai perpustakaan. Selain itu, buku-buku di perpustakaan tidak juga sesuai dengan minat pemustaka sehingga berpotensi diabaikan. Sehingga, tidak heran jika daya minat baca masyarakat Indonesia rendah.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada dibawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Oleh sebab itu, saatnya kini pemerintah dengan sejumlah mitra kerja termasuk melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) idealnya bisa merespons kondisi darurat literasi dengan membuat program nasional, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Kementerian/Lembaga yang notabenenya memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan literasi.
Asri Kusuma Dewanti
Dosen FKIP Univ. Muhammadiyah Malang
