Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelembagaan Petani untuk periode 2025-2028.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (31/7) di Aula DKPP Bojonegoro dan diikuti oleh perwakilan instansi pertanian dan kehutanan.
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani, Administratur (ADM) Perhutani Bojonegoro Slamet Juwanto, serta Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Widodo.
Dalam sambutannya, Zaenal Fanani menegaskan bahwa keberadaan SKT sangat penting sebagai syarat legalitas kelompok tani dalam mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN.
Ia menekankan bahwa kelompok tani minimal harus memiliki SKT dari Bupati untuk bisa mengikuti program-program strategis di sektor pertanian.
“Persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan pemerintah adalah legalitas kelembagaan. Minimal, kelompok tani memiliki SKT dari Bupati. Maka dari itu, sosialisasi ini sangat penting untuk mempercepat proses legalisasi,” ujarnya.
Zaenal juga mendorong pembentukan kelompok tani baru, termasuk kelompok tani hutan, guna memperluas cakupan pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Dengan legalitas yang jelas, kelompok petani hutan akan lebih mudah dalam mengakses pupuk bersubsidi dan program pemerintah lainnya.
Menariknya, DKPP juga menaruh perhatian pada pembentukan kelompok tani milenial. Hingga saat ini, belum ada kelompok tani muda di Bojonegoro yang memiliki SKT. Zaenal berharap ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para penyuluh.
“Saya berharap lahirnya kelompok tani milenial bisa menjadi prestasi bersama. DKPP siap memberikan apresiasi, baik berupa sarana produksi maupun alat dan mesin pertanian, yang pengelolaannya bisa dilakukan secara kolektif,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DKPP Bojonegoro dalam memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan akses terhadap program-program pertanian, serta mendorong regenerasi pelaku pertanian menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. [bas.dre]