DPRD Jatim, Bhirawa
Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian khusus bagi legislatif Jawa Timur. Diharapkan mampu menambah kemampuan tenaga kerja di basis digital, DPRD Jatim menyetujui tambahan anggaran dalam APBD 2026 bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim sebesar Rp18,5 miliar.
Dana itu akan digunakan untuk renovasi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bendul Merisi Surabaya dan program pelatihan kerja berbasis digital melalui Mobile Training Unit (MTU).
Fakta ini muncul dalam Laporan Komisi E DPRD Jawa Timur terhadap Raperda APBD 2026, yang dibacakan oleh Juru Bicara Komisi E, Rasiyo, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Rasiyo menjelaskan, meski efisiensi anggaran dilakukan di berbagai sektor, peningkatan kualitas pelatihan kerja tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pengentasan pengangguran di Jawa Timur.
“Besarnya jumlah PHK dan meningkatnya angka pengangguran terbuka menjadi perhatian serius. Maka Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran Rp18,5 miliar bagi Disnakertrans, dengan rincian Rp13,5 miliar untuk renovasi Gedung BLK Bendul Merisi dan Rp5 miliar untuk pelaksanaan pelatihan kerja melalui MTU,” ujar Rasiyo.
Komisi E menegaskan , kebijakan ini bukan bentuk pemborosan, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, terutama menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan struktur pasar kerja.
“Pelatihan kerja harus menyesuaikan kebutuhan era digital. BLK perlu direnovasi agar mampu menampung pelatihan berbasis teknologi yang banyak diminati generasi milenial dan Gen Z,” tambah Rasiyo.
Komisi E juga menekankan agar Disnakertrans tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga mendesain ulang kurikulum pelatihan berbasis digital yang bisa mendorong peserta menjadi wirausaha mandiri, freelancer, bahkan konten kreator di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.
Di sisi lain, Komisi E turut mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut dikelola secara transparan, tepat guna, dan berorientasi pada hasil.
“Kami mendorong agar Disnakertrans tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi memastikan setiap rupiah memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas Rasiyo.
Dalam laporan yang sama, Komisi E juga menyampaikan bahwa hasil pengurangan anggaran mitra kerja sebesar Rp30 miliar akan dialokasikan ulang kepada OPD yang masih membutuhkan tambahan, dengan total usulan mencapai Rp79,2 miliar.
Sementara kekurangan anggaran sebesar Rp49,2 miliar diharapkan bisa dicukupi dari perkiraan SILPA Tahun Anggaran 2025. [geh.gat]