Tulungagung, Bhirawa
Mulai tahun 2025 ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung memberlakukan pembayaran parkir nontunai lewat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Layanan ini untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran parkir dan mempermudah pengawasan.
Kepala Dishub Kabupaten Tulungagung, J Bagus Kuncoro, Kamis (2/1), mengatakan penerapan pembayaran parkir lewat QRIS akan membuat pembayaran parkir langsung masuk ke Bank Jatim. “Jadi tidak ada uang cash yang dibawa oleh petugas jukir (juru parkir),” ujarnya.
Diakui dia, tahun 2024 kemarin, target pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir belum terpenuhi. Hanya Rp 800 juta saja yang di dapat dari parkir, padahal tergetnya Rp 1,5 miliar. “Karena itu, yang kami harapkan ada pembiasaan dalam pembayaran dengan QRIS. Dan kami harapkan pula pada tahun 2025 ini target parkir yang Rp 1,6 miliar dapat tercapai,” paparnya.
Bagus Kuncoro selanjutnya menyebut perlu ada pengawasan bersama dengan masyarakat agar target PAD dari parkir dapat terpenuhi. Terlebih saat ini Dishub Kabupaten Tulungagung juga masih memberlakukan pembayaran parkir dengan konvensional dengan karcis di samping lewat QRIS.
“Kami minta mereka yang menggunakan parkir untuk minta karcis ketika membayar secara cash. Ini yang akan membedakan petugas (jukir) yang benar dan tidak. Kalau yang ada karcisnya tentu petugas yang benar,” paparnya lagi.
Lebih lanjut mantan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung ini menandaskan semua petugas jukir akan dilengkapi barcode QRIS. “Petugas (jukir) semuanya dilengkapi barcode QRIS sehingga pengguna parkir dapat memanfaatkannya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mendukung upaya Dishub Kabupaten Tulungagung yang kini menerapkan pembayaran parkir lewat QRIS. Apalagi publik mendapat kenyamanan dari pemberlakukan pembayaran dengan QRIS.
“Masyarakat memang perlu dikenalkan dengan layanan digital. Dengan QRIS juga jaminannya lebih transparan, akuntabel dan lebih cepat,” katanya.
DPRD Tulungagung, menurut dia, selalu mendukung selama menjadi lebih baik. “Kami hadir untuk kebaikan,” ucapnya.
Namun demikian, Marsono menandaskan karena target parkir di tahun 2024 masih belum terpenuhi, diperlukan penyempurnaan agar hal itu tidak terulang lagi pada tahun 2025. “DPRD perlu hearing dengan Dishub. Selain juga sidak, audiensi dan melihat lapangan,” tutupnya.[wed.ca]
