Pemkot Probolinggo, Bhirawa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada sektor transportasi darat. Salah satu upayanya adalah penambahan dua pos perlintasan kereta api (KA) di wilayah Kecamatan Kademangan. Rencana tersebut akan direalisasikan pada akhir tahun 2025 dan mulai beroperasi awal 2026 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Agus Effendi, menjelaskan bahwa pembangunan dua pos tersebut merupakan tindak lanjut dari pengajuan yang telah dilakukan pihaknya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Provinsi. “Dari empat titik perlintasan yang kami ajukan, dua titik direkomendasikan untuk segera dibangun, yaitu di depan Kantor Kelurahan Pilang dan di barat Pos Polisi Ketapang,” ungkap Agus saat dikonfirmasi, Jumat (11/7).
Proses penetapan lokasi pembangunan telah melalui tahapan inspeksi bersama (joint inspection) yang melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Dishub Provinsi Jatim, serta PT KAI Daop 9 Jember. Hasilnya, dua titik dinilai layak untuk dibangun pos pengamanan karena tingkat aktivitas dan potensi risiko kecelakaan yang tinggi.
Dua pos perlintasan ini nantinya sepenuhnya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp900 juta atau Rp450 juta per pos. Target penyelesaian pembangunan ditetapkan pada akhir Desember 2025.
Selain dua titik yang telah mendapat persetujuan, Dishub Kota Probolinggo masih terus mengupayakan pembangunan di dua titik lainnya, yakni perlintasan Gang Gayam dan perlintasan Masjid Tiban. Meski belum disetujui, harapannya setidaknya satu dari dua titik tersebut bisa direalisasikan ke depan. “Walau dua titik belum masuk tahap pembangunan, kami tetap ajukan kembali. Meskipun hanya satu yang dikabulkan, itu sudah sangat membantu keselamatan masyarakat,” imbuh Agus.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, Dishub Kota Probolinggo juga telah mengusulkan anggaran untuk penggajian delapan petugas yang akan ditempatkan di dua pos tersebut, dengan total anggaran mencapai Rp72 juta.
Langkah yang diambil Pemkot Probolinggo ini menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama dalam kebijakan publik. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi dalam merespon isu keselamatan lalu lintas menunjukkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
“Intinya, kami Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen menjaga keselamatan masyarakat. Pembangunan pos perlintasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga,” tutup Agus Effendi.[fir.ca]