Kota Probolinggo, Bhirawa
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo akan memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis.
Sebanyak 58 titik baru disiapkan, melengkapi 10 titik yang telah terpasang. Selain untuk memantau arus lalu lintas, keberadaan CCTV diharapkan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak kriminalitas.
Kepala Dishub Kota Probolinggo, Agus Efendi, menyebutkan kebutuhan 58 titik CCTV itu terbagi menjadi 20 titik prioritas dan 38 titik sekunder.
“Pemasangan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini kami menargetkan beberapa titik prioritas sudah terpasang,” ujarnya, Senin (18/8/2025).
Sejumlah titik prioritas di antaranya Bundaran Gladak Serang, Simpang Empat Jalan Bromo-KH Abdurrahman Wahid (Kopian), Simpang Empat Jalan Dr Moch Saleh-Ahmad Yani (KAM), serta beberapa persimpangan jalan utama lain salah satunya di Bundaran Gladak Serang akan dapat rampung dipasang hingga akhir tahun 2025.
“Alhamdulillah, di P-APBD 2025 ini, kami mendapat anggaran sehingga dapat menambah jumlah titik CCTV prioritas dan penambahan kebutuhan CCTV ini akan bertahap hingga tahun 2026,” ujar Agus.
Adapun titik sekunder, lanjut Agus, mencakup persimpangan jalan protokol, area terminal, hingga depan RSUD Ar Rozy. Agus menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk satu titik kamera mencapai sekitar Rp175 juta, karena perangkat terkoneksi dengan antena gelombang serta pusat kendali.
“Seluruh rekaman CCTV nantinya bisa dipantau di Command Center dan juga dapat diakses melalui aplikasi ponsel,” jelasnya.
Menurutnya, pengadaan CCTV ini telah mendapat alokasi dana tambahan dalam P-APBD 2025, sehingga Dishub menargetkan pemasangan beberapa titik prioritas selesai akhir tahun ini. “Penambahan akan terus dilakukan bertahap hingga 2026,” kata Agus, yang juga mantan Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Probolinggo.
Selain memantau lalu lintas, CCTV juga diharapkan menekan angka pelanggaran pengendara dan membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana.
“Setiap aktivitas yang terekam bisa menjadi bukti ketika terjadi pelanggaran atau tindak kriminal,” pungkasnya. (fir.dre)