Dialektika demokrasi bertema “Menakar Urgensi Pembentukan Pansus Haji 2024”, Kamis siang (27/6/24).
Jakarta, Bhirawa.
Menghadapi ruwet dan rumitnya penyelenggaraan Haji Indonesia pada setiap tahun haji, Ketum PKB Muhaimin Iskandar pernah melontarkan ide, bahwa kegiatan Haji butuh revolusi.
“Ibadah haji pada dasar nya adalah hak azazi setiap orang. Maka negara harus hadir untuk memastikan bahwa semua perangkat baik regulasi maupun ekosistem harus mendukung. Agar warga negara yng jadi bagian dari azazi ini terpenuhi dengan sebaik baik nya,” papar anggota Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah (PKB) dalam diskusi dialektika demokrasi bertema “Menakar Urgensi Pembentukan Pansus Haji 2024”, Kamis siang (27/6/24). Nara sumber lain, pengamat Haji fari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin dan praktisi media Akmal Irawan.
Luluk NurHamidah melihat besarnya jumlah haji Indonesia, dengan komplek nya permasalahan dalam penyelenggaraan haji. Maka layak ada badan tersendiri, yng khusus mengurus haji. Bukan lagi diurus oleh Kemenag yang urusannya sudah menumpuk sak abrek abrek.
Tentang pelayanan haji yang tidak memadai, khusus nya dalam hal makanan, yng dikeluhkan tidaknenak. Luluk meninjau dapur catering haji disana. Ternyata beras yng dimasak, berasal dari Thailand, namun bungkusny berlogo Pandan Wangi dan Rajalele. Logo Indonesia yng dipalsukan, tidak heran nasinya keras tidak pulen, sulit ditelan, apalagi bagi haji lansia. Tidak seperti Rajalele asli Indonesia, pasti pulen.
Luluk Nur Hamidah mengusulkan, adanya catering Indonesia yng ikut menyertai, disetiap musim haji. Dengan membawa semua kebutuhan pangan yng dari Indonesia untuk kebutuhan makan 251 ribu haji Indonesia disana. Pasti akan banyak UMKM yng bisa memenuhi kebutuhan pangan 251 ribu haji, setiap tahun.
“Tambahan quota haji sebesar 20 ribu, jika fasilitas nya tidak berubah, pasti akan memperparah kondisi yng ada sekarang. Khusus nya di Arafah dan Mina, dimana untuk beristirahat berdesakan antara pria dan wanita, campur baur,” papar Luluk.
Pengamat haji Ade Marfuddin prihatin atas buruknya pelayanan haji 2024. Padahal Indonesia adalah pengirim haji mayoritas sedunia, yakni mencapai 251.000 orang. Dia mempertanyakan bagaimana tambahan quota haji 20.000 orang, yng indikasinya diperjual belikan antara pemerintah dengan travel.
“Jika benar, ini adalah pelanggaran terhadap UU Haji nomor 9 pasal 64 tahun 2019. Juga pelanggaran Kepres nomor 6 tshun 2024 Semua ini perlu dilacak untuk dibenahi bila benar terjadi pelanggaran,” tandas Ade Marfuddin. (ira.hel).
